Aside

Kronologis Pemblokiran Website Our Voice Oleh Provider XL


Our Voice adalah sebuah organisasi yang fokus untuk perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang keberagaman seksualitas, demokrasi dan identitas gender. Didalamnya memperjuangkan hak-hak kelompok Lesbian,Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Kegiatan Our Voice selama ini berkaitan dengan pelatihan media (video, menulis dan fotografi), diskusi buku dan nonton film dan juga melakukan kuliah umum dan melakukan beberapa advokasi. Target utama dari penerima manfaat dari Our Voice adalah kelompok LGBT, mahasiswa, aktivis dan publik.

Dari semua kegiatan itu, kami selalu dokumentasikan dalam bentuk video, tulisan dan fotografi yang kemudian kami masukan ke website Our Voice dengan alamat www. ourvoice.or.id. Selain itu, kami juga mengumpulkan berita-berita dari media asing maupun nasional yang umumnya tentang isu-isu yang sejalan dengan apa yang Our Voice perjuangkan.

Jadi gambaran sederhananya adalah kami organisasi komunitas yang mengembangkan media alternatif untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya bagi kelompok LGBT melalui media internet. Karena fokus kegiatan kami banyak melalui media internet, sehingga website menjadi sangat urgent sekali buat kami untuk meyebarkan informasi tentang toleransi, keberagaman dan demokrasi kepada publik.

Tetapi sekitar 2 atau bulan yang lalu (April atau Mei 2013) website Our Voice tidak dapat diakses atau dibuka menggunakan beberapa provider salah satunya provider XL. Selain masih ada yang lain, seperti indosat, axis, smartfren maupun 3.

Karena saya (Hartoyo) pengguna XL dengan nomor 087738849584 tidak dapat mengakses website Our Voice maka saya melapor ke layanan XL yang ada di Plaza Semanggi Jakarta Selatan (tepat tanggalnya saya tidak ingat, XL pasti punya catatan itu).

Saya menyampaikan perihal tidak bisa nya mengakses website Our Voice. Setelah melapor , 2 atau 3 hari kemudian website Our Voice bisa saya akses lagi. Kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2013 kembali tidak bisa diakses lagi melalui provider XL, saya pun kemudian melaporkan ke layanan XL di Plaza Semangi. Pihak XL menerima saya dan menyatakan akan diusahakan diselesaikan perihal websitenya. Saya tadinya berpikir bahwa prosesnya akan seperti sebelumnya, dua atau tiga hari akan terbuka lagi website Our Voice. Tapi tidak juga ada kabar bahwa website Our Voice bisa dibuka. Beberapa kali saya follow up untuk menanyakan perihal website Our Voice. Seingat saya, lebih dari empat kali saya datang ke layanan XL di Plaza Semanggi. Karena tidak ada kepastian, pada tanggal 5 Juni 2013 melaporkan kembali ke layanan XL Plaza Semanggi untuk menanyakan website Our Voice. Tapi kemudian saya meminta bukti bahwa saya sudah melapor, sebelumnya pihak XL tidak mau memberikan tanda bukti pelaporan tapi karena saya minta terus akhirnya mereka membuatkan bukti pelaporannya. Kemudian saya bolak balik melapor dan meminta kejelasan dari XL soal website Our Voice, setelah itu pihak layanan XL di Plaza Semanggi meyarankan saya untuk dapat langsung ke pusat layanan XL di Menara Rajawali Kuningan JKS. Pihak XL di layanan Plaza Semanggi sendiri sudah memberikan jawaban secara lisan kalau website Our Voice tidak bisa dibuka kemungkinan karena belum membayar domain atau karena memang ini website yang dilarang dibuka oleh pemerintah. Hanya informasi soal itu saja yang mereka sampaikan kepada saya dengan tidak jelas kebijakan seperti apa yang dilanggar oleh website Our Voice. Kemudian saya meminta jawaban XL itu untuk dituliskan dalam bentuk surat dan diserahkan kepada saya. Tapi pihak XL tidak mau memberikan jawaban mereka secara tertulis kepada saya, alasannya ini milik internal XL. Kalau tidak bisa memberikan tertulis, kalau begitu minta saja bukti laporan saya dari catatan XL yang dipunyai, itu juga ditolak oleh XL dengan alasan ini milik internal XL. Kemudian karena saran kantor layanan XL di Plaza Semanggi untuk saya datangi ke kantor pusat XL di Menara Rajawali, saya pun pada tanggal 20 Juni 2013 datang ke kantor tersebut (berdasarkan formulir tapi sepertinya tanggal 19 Juni 2013). Saya diterima oleh petugas XL bernama Aldiansyah. Saya pun menceritakan perihal yang saya keluhkan soal website, lagi-lagi pihak XL menyampaikan hal yang sama dengan apa yang sebelumnya disampaikan di kantor Plaza Semanggi. Karena petugasnya membacakan apa yang ada di komputer mereka, record laporan saya. Kemungkinan belum bayar domain atau karena di block atas perintah pemerintah. Jujur saya merasa “dipermainkan” oleh XL karena berharap datang ke Menara Rajawali mendapatkan lebih banyak informasi tetapi sama sekali jawabannya yang diberikan di Plaza Semanggi. Sayapun menjelaskan kepada petugasnya bahwa kalau saya belum membayar domain sudah dipastikan website kami tidak dapat dibuka melalui provider internet lainnya. Petugas XL saat itu juga mencoba membuka website Our Voice dengan menggunakan wifi yang ada di kantor XL Menara Rajawali dan ternyata bisa dibuka tetapi tidak bisa dibuka ketika menggunakan nomor XL. Jadi website Our Voice jika menggunakan telkomsel ataupun first media, masih bisa dibuka. Ini ada indikasi kemungkinan pemblockiran bukan hal yang wajib dilakukan oleh provider tetapi pihak pemerintah memberikan list nama-nama website yang “disarankan” untuk di blokir. Dan website Our Voice masuk dalam list yang dibuat itu dan provider XL memilih untuk memblokirnya. Kira-kira analisa sederhananya begitu menurut saya. Kemudian kalau soal melanggar aturan pemerintah aturan negara, saya sudah minta penjelasakan aturan yang mana dan alasannya apa? Pihak XL tidak memberikan jawaban yang jelas perihal itu.

Seperti biasa saya saat itu meminta bukti bahwa saya sudah datang ke Menara Rajawali di kantor pusat XL Menara Rajawali. Lagi-lagi pihak XL tidak mau memberikan surat bukti kedatangan saya. Selain itu jawaban yang disampaikan secara lisan ketika saya minta untuk dituliskan pihak XL juga tidak mau memberikannya. Saya sempat menyarankan bagaimana saya bisa mendapatkan resume atau record yang XL miliki berkaitan dengan laporan saya. Tapi lagi-lagi pihak XL juga tidak mau memberikan. Sayapun waktu itu menyampaikan kepada petugasnya, jika pihak XL tidak memberikan kepastian jawaban maka saya tidak akan keluar dari kantor utama XL di Menara Rajawali ini. Petugas XL (Aldiansyah) mencoba bertanya dengan petugas lainnya, mungkin cukup lama saya di kantor tersebut, bisa sekitar 2 atau 3 jam an. Akhirnya pihak XL memberikan selembar kertas bukti dan berjanji akan memfollow up persoalan ini, ini bukti surat yang dituliskan oleh Aldiansyah yang intinya bahwa pihak XL akan mengirimkan jawaban per hari ini ( tertanggal 20 Juni 2013) ke email saya ( hartoyomdn@gmail.com). Email balasan Xl tidak pernah dikirim oleh XL sesuai janjinya. Aldiansyah sebagai petugas XL memang menelpon saya dengan nomor XL sore, lagi-lagi menjelaskan kembali sesuatu yang sudah dia sampaikan sebelumnya dikantor XL. Kembali saya tegaskan bahwa saya butuh jawaban tertulis dari XL soal ini, petugasnya kembali menegaskan juga bahwa XL tidak bisa memberikan jawaban tertulis kepada saya selaku konsumennya. Kemudian saya sampaikan kepada petugasnya kalau tidak bisa memberikan jawaban tertulis, OK saya akan rekam jawaban petugas itu dan kemudian saya akan verbatim tapi petugasnya juga gak bersedia. Jujur waktu itu saya agak heran dan aneh, masak saya sebagai konsumen tidak dapat mendapatkan jawaban tertulis dari apa yang saya laporkan. Sementara pihak XL bisa mencatat semua proses yang saya lakukan dalam pelaporan. Kemudian petugasnya (Aldiansyah) menyarankan kepada saya melalui sms untuk mengirimkan email ke alamat email XL ( customerservice@xl.co.id). No xl yang digunakan sms kepada saya di no 08176045527, yang dikirimkan pada hari Jum’at,28 Juni 2013 pukul 10.58 ke no saya di 085813437597. Sebelum berakhir telponnya, petugasnya kembali menyatakan akan terus mengusahakan untuk dapat membuat jawaban tertulis kepada saya. Aldiansyah sendiri setelah kejadian itu seingat saya menelpon dua kali kepada saya sampai akhirnya dia melakukan sms kepada saya yang memberikan alamat email XL itu kepada saya, supaya saya menyampaikan apa yang saya inginkan kepada XL melalui email.

Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 saya mengirimkan email kepada XL melalui email yang sudah diberikan dengan judul ” Mempertanyakan web ourvoice.or.id”, berikut isi email saya :

Perkenalkan nama saya Hartoyo, pengguna no xl 087738849584. Saya bekerja di lembaga hak asasi manusia yang bernama our voice. Selama ini kami memberikan pendidikan publik tentang ham,demokrasi,pluralisme dan seksualitas melalui media internet dengan menggunakan website, http://www.ourvoice.or.id Sudah hampir 6 bulan website our voice tidak bisa dibuka menggunakan nomor xl, jadi bukan hanya di nomor saya saja tetapi semua no xl lainnya. Tapi jika dibuka dengan menggunakan wifi di kantor2 xl, website kami bisa dibuka. Jadi hanya tidak bisa dibuka bila menggunakan no xl yang mobile, seperti di hp atau menggunakan modem. Saya sudah melapor ke counter xl bbrapa kali di plaza Semanggi, kemudian direkomendasikan untuk melapor ke gedung menara Rajawali, dan itu juga saya sudah lakukan. Dalam hal ini sampai sekarang saya belum mendapatkan layanan terbaik, bahkan terkesan di “bola-bola” oleh pihak cs. Dari hasil laporan itu, pihak xl melalui cs menyampaikan secara lisan bbrpa kemungkinan soal website kami, antara lain

1. kemungkinan karena belum dibayarnya domain website ourvoice,

2.dikarena kontens website yang dianggap melanggar aturan kebijakan pemerintah.

Kalau karena alasan pertama, jelas tidak benar karena kami sudah membayar domain dan website kami bisa kalau menggunakan wifi atau jaringan internet dirumah atau di kantor. Jadi untuk alasan pertama tidak mungkin. Kalau karena alasan kedua, mengenai konten, saya sendiri belum mendapatkan jawaban dari pihak xl secara tertulis kecuali melalui twitter dan kebijakan apa yang kami langgar sehingga web tidak bisa dibuka. Kalau karena konten kenapa hanya melalui no xl saja tetapi tidak masalah kalau melalui wifi di xl. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya dan waktu itu berhasil dibuka tapi sekarang tidak bisa dibuka lagi. Karena ini akan kami cari tahu penyebabnya, maka kami membutuhkan jawaban tertulis dari pihak xl untuk memudahkan kami untuk menelusurinya dipihak yang lain. Saya sendiri sudah tanyakan ini juga melalui account xl di @XLCare, tapi jawabannya juga hampir sama apa yang saya sampaikan diatas. Kemudian cs di menara rajawali menyarankan melalui sms untuk mengirimkan email ke alamat email kini. No xl yang untuk sms kepada saya di no 08176045527, dikirimkan pada hari Jum’at,28 Juni 2013 pukul 10.58 ke no saya di 085813437597. Sedangkan dari pihak @xlcare diantaranya jawabannya melalui twitter adlah ” mas saat ini layanan yang masuk termasuk list konten negative detail secara tertulis di http://www.kominfo.go.id” Karena ini menurut kami sebagai hal yang sangat serius dalam upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk berekspresi dan berpendapat, maka kami pikir sangat penting di cari tahu lebih jelas apa sebenarnya yang terjadi. Karena jika benar website kami di block karena konten, maka ini bisa menjadi kemunduran dalam upaya penegakam hak asasi manusia di Indonesia. Kami sendiri, membutuhkan jawaban secara jelas dari pihak xl mengapa website kami tidak bisa dibuka menggunakan no xl? Apakah karena soal teknis atau soal konten, kami membutuhkan jawaban tertulis itu. Dapat dikirimkan melalui email saja. Mungkin itu saja, email ini saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Salam Hartoyo

Sekum Our Voice

Www.ourvoice.or.id

Saya mendapatkan balasan dari pihak beberapa menit setelah saya membuat email itu, ini balasan dari XL, sepertinya jawaban mesin otomatis dari XL.

Berikut jawaban XL tersebut :

Terima kasih atas email Anda.

Pertanyaan atau permasalahan yang Anda sampaikan akan segera kami pelajari dan secepatnya kami jawab.

Hormat kami,

Customer Service XL PT XL Axiata , Tbk Grha XL,

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E 4-7 No 1 Jakarta 12950

e-mail : customerservice@xl.co.id

Web : http://www.xl.co.id

Selain saya datangi langsung pihak XL dan kirim email, pada tanggal 19 atau 20 Juni 2013 bersamaan saya datang ke Gedung Menara Rajawali saya juga mempertanyakan perihal ini kepada pihak XL melalui layanan twitter. Account yang saya gunakan @hartoyomdn dan saya mengirimkan ke account ke @XLCare. Melalui twitter saya mensampaikan soal website saya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2013 pihak Xl menjawab melalui twitter yang isinya: Mas saat ini layanan yg masuk termasuk list konten negative detail secara tertulis di http://kominfo.go.id/ Thx ^AL

Kemudian saya terus meminta pihak XL membalas email saya perihal masalah yang terjadi di website Our Voice, kemudian pada tanggal 3 Juli 2013 saya menuliskan kembali email kedua kepada pihak XL dengan judul ” Surat Kedua Tentang Web Ourvoice”, berikut isi email saya :

Saya, Hartoyo mewakili lembaga Our voice, organisasi yang websitenya tidak dapat dibuka melalui nomor xl. No pelanggan saya di XL adalah 087738849584. Sebelumnya atas saran cs xl, saya diminta untuk mengirimkan email kepada email ini perihal informasi tertulis kenapa website our voice tidak dapat dibuka. Saya kirimkan lagi surat kedua untuk meminta jawaban dari pihak xl yang sebelumnya belum juga dijawab pertanyaan saya. Pagi ini, ketika saya membuka website our voice disebutkan website ditutup akses karena peraturan perundang-undangan dan ada logo Kemenkominfo. Apakah adanya logo dari Kemenkominfo itu artinya ditutup akses website kami atas perintah pemerintah atau bagaimana? Mohon penjelasan dari pihak xl, jika melanggar kebijakan yang mana dan mengapa melanggar? Supaya semuanya menjadi jelas atas jawaban pihak xl terhadap website our voice. Kemudian saya sebagai konsumen juga berhak untuk mendapatkan jawaban xl secara jelas dan tertulis. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya.

Salam Hartoyo 085813437597

Kemudian saya terus melakukan dialog melalui twitter dengan account @XLCare dengan melibatkan beberapa pihak, seperti ICT Watch, YLKI dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kalau dengan ICT Watch saya melakukan dialog langsung, dari diskusi bersama ICT Watch kami semakin yakin bahwa website Our Voice di block oleh provider secara sadar bukan karena masalah teknis seperti yang awalnya saya pikirkan. Sebelumnya dalam proses mempertanyakan jawaban dari XL, saya sendiri belum menyatakan atau meyimpulkan bahwa website Our Voice di block. Tadinya saya berpikir bahwa ini mungkin karena persoalan teknis atau ada hal lain lagi. Tetapi setelah ada diskusi bersama teman-teman ICT Watch dan keyakinan dari konsultan teknis Web Our Voice, saya semakin makin jelas bahwa ini murni di block oleh pihak provider. Dan semakin pasti ketika pihak XL menampilkan layar di website Our Voice ketika membuka dengan nomor XL. Sampai akhirnya pihak XL mengeluarkan secara resmi via email saya perihal website saya pada tangal 4 Juli 2013 dengan judul ” Ref.CM/CU/E/3038/0713/TF_ Surat Kedua Tentang Web Ourvoice”.

Berikut isi email dari jawaban XL kepada saya:

Yth. Bapak Hartoyo,

Terima kasih telah menggunakan layanan XL dengan nomor 087738849584. Sehubungan dengan keluhan Bapak perihal pemblokiran website http://www.ourvoice.or.id, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Pemblokiran atas situs http://www.ourvoice.or.id merupakan permintaan dari KOMINFO karena situs tersebut termasuk dalam list Trust + positif dimana XL sebagai penyelenggara jasa komunikasi diwajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut. Untuk itu segala hal yang menyangkut peraturan diatas merupakan kewenangan dari KOMINFO.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan terimakasih atas perhatian Bapak Hartoyo.

Salam hangat XL.

Hormat kami,

Syarifah Fitriyani Customer Service XL

PT XL Axiata , Tbk Grha XL

Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E 4-7 No 1 Jakarta 12950

E-mail : customerservice@xl.co.id Website : http://www.xl.co.id

Begitulah teman-teman kronologis pemblockiran website Our Voice dengan pihak XL yang katanya atas perintah pemerintah. Oh ya perlu dipertegas lagi bahwa website Our Voice tidak bisa dibuka juga dengan menggunakan provider Indosat, 3, Axis dan Smartfren. Sedangkan dengan first media dan telkom tidak ada masalah. Our Voice juga sudah melaporkan kepada pihak provider kecuali Axis dan provider sampai sekarang juga belum memberikan jawaban apapun. Dan sekarang saya sedang mempersiapkan untuk menanyakan perihal ini kepada pihak pemerintah.

Salam Hartoyo Sekum Our Voice

Mobile : 085813437597

Email : Hartoyomdn@gmail.com

sumber: https://www.facebook.com/notes/har-toyo/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/10151718052984855

Advertisements
Aside

Statement of Civil Society Delegates from Southeast Asia to 2012 Asia-Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF)


31 July 2012

Southeast Asian Civil Society Groups Highlight Increasing Rights Violations Online, Call for Improvements to Internet Governance Processes in the Region

 

We, the undersigned civil society delegates from Southeast Asia who attended and participated in the 2012 Asia-Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF)on 18-20 July 2012 in Tokyo, Japan, make this statement upon the conclusion of the meeting to highlight the concerns that we raised throughout the forum.

We engaged in this meeting with the objective of raising human rights concerns in relation to the Internet, particularly on issues of freedom of expression and access to information online, as well as the role of civil society in Internet governance and policy making. We organised two panel discussions, namely “Internet in Asia: Space for Free Expression and Information” and “Civil Society in Internet Governance/Policymaking” during the 2012 APrIGF. Through these panel discussions, as well as in other sessions that we participated in, we raised the following human rights concerns in relation to the Internet:

Increasing censorship and attacks to online expression

The space for free expression on the Internet is shrinking. Many governments are extending censorship and control of traditional media to the Internet.In most cases, censorship measures are implemented in a non-transparent manner, which makes it difficult to determine whether the measures taken are in accordance with international laws and standards.

In some countries, citizens who make use of the free space on the internet as bloggers, citizen journalists or social media users become targets of attacks, arrest, and/or threats by state security agents. These actions by state authorities produce a chilling effect on internet users resulting in widespread self-censorship of social and political expression for fear of reprisals from the government or its agents.

We thus call upon all governments to ensure that any measure to limit freedom of expression and the right to information are in accordance with international human rights laws and standards, particularly Article 19(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which allows for limitations only on narrow and clearly-defined grounds, by passing the “three-part, cumulative test” following the principles of necessity, proportionality (ensuring that it is the least restrictive measure) and transparency.Furthermore, any limitation to freedom of expression, including censorship measures, must be determined by an independent judicial body, and not left to the arbitrary powers of governments or intermediaries. These parameters must apply in all circumstances including during state of emergency and in name of national security or public order.

New laws and legislative amendments that curb freedom of speech online

We are further alarmed by the growing number of laws and policies in Southeast Asia that negatively impact freedom of expression on the Internet.While we recognise the need to address cybercrime and legitimate national security concerns,we are concerned that such laws seek to extend media censorship and criminal defamation to the internet, and are also being used to criminalize individuals or organizations expressing or sharing legitimate social or political critique.

We reiterate that any restriction to freedom of expression on the Internet must not risk citizens’ rights to hold opinions without interference and to freedom of thought, conscience and religion as stipulated in Article 18 of the ICCPR, and it must not be subject to lawful derogation as outlined in UN General Comment No. 34. We stress that any introduction of new laws or legislative amendments, particularly those that could potentially impact human rights, must involve extensive, inclusive and meaningful public consultations. We further urge all governments in Southeast Asia to decriminalise defamation both online and offline.

Additionally, we emphasize that the rule of law and the independence of the judiciary remain among the key challenges to democracy in Southeast Asia.  Law-enforcement agencies and justice systems must presume innocence until defendants are proven guilty, regardless of whether or not defamation is criminal. Certain legislation, including those laws that criminalize online speech and expression,are worth noting here as examples of legislation in Southeast Asia that warrant close monitoring of their enactment or enforcement:

  • Burma – The 2004 Electronic Transactions Act
  • Cambodia – The 2012 Draft Cyber-Law, the 1995 Press Law, and the 2010 Penal Code
  • Malaysia – The 2012 Amendment to the Evidence Act and the 2011 Computing Professionals Bill
  • Indonesia – The 2008 Law on Information and Electronic Transaction and the 2008 Law on Pornography
  • The Philippines – The 2012 Data Privacy Act
  • Thailand – The 2007 Computer Crimes Act, the Article 112 of the Penal Code, and the 2004 Special Case Investigation Act
  • Vietnam – The 1999 Penal Code, the 2004 Publishing Law, the 2000 State Secrets Protection Ordinance, and the 2012 Draft Decree on Internet Management

Intermediary liability

We express our deep concern over the increasing pressures by governments on internet service providers and content hosts to monitor, regulate and censor online content. Consequently, such intermediaries are increasingly being held legally and criminally liable for online content, including content posted by other users.

We reiterate that the regulation of content on the Internet should be determined by an independent judicial body, and not be left to intermediaries. We further echo the call by the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression that intermediaries should not be held liable for online content.

Violations by non-State actors, including those employed by governments

Finally, we are alarmed at the rise of internet vigilante groups acting on behalf of governments or powerful institutions to help monitor sensitive information posted over the Internet through personal websites and social media. Such groups often target persons expressing unpopular opinions and subject them to abusive behaviour and threats. In some cases, such threats have been carried out off-line in the form of discriminatory treatment, physical attacks and even state prosecution of these targets. In addition, critical and independent websites are frequently being targeted for hacking and DDoS attacks.

We strongly remind all governments that it is their primary obligation to promote and protect human rights, and this includes protecting its citizens’ exercise of the right to freedom of opinion and expression from violations by non-state actors online.

Improving the APrIGF Process

While we support and uphold the multi-stakeholder process of the IGF, and value the opportunity to contribute to the global dialogue around these crucial issues, several aspects of the APrIGF are in need of improvement:

  • Participation by governments across Asia was minimal despite the multi-stakeholder framework that this forum purports to promote. This has inevitably limited the dialogues between the different stakeholders on Internet governance inthe Asia-Pacific region.
  • Similarly, there was also inadequate civil society participation at the APrIGF 2012. One of the reasons to this is that there is a perception that the APrIGF is a largely ineffective forum in making needed efforts to advance human rights in cyberspace.
  • Multi-stakeholder discussions on and approaches to emerging human rights issues concerning the Internet were largely limited at the APrIGF 2012.
  • Finally, there was a marked absence or lack of critical assessment of the progress with regard to the implementation of recommendations made at the previous APrIGF. This has contributed to the perception of the APrIGF’s ineffectiveness.

Recommendations to the APrIGF Multi-stakeholder Strategy Group

In view of these shortcomings and with the hope of improving upon the 2012 APrIGF, we offer the following recommendations to the APrIGF Multi-stakeholder Strategy Group for future iterations of this event:

●     To facilitate more robust dialogue and more engagement of those participants who are not speaking on panels, we recommend a more participatory process for sessions, with fewer time spent on panel presentations, and more time dedicated to questions and comments from those in the audience.

●     In the interest of more a diverse dialogue, we recommend that efforts be made to enlarge and broaden the spectrum of attendees at the event. Special effort should be made to encourage government and civil society participation,especially in view of the rare opportunity to discuss such issues within the host country. Additionally, the affordability of the host city and the need for financial assistanceshould be taken into account as a factor that may make civil society participation more or less likely.

●     To encourage broader participation in session dialogues and bolster engagement of civil society, we recommend that strong efforts be made to facilitate inbound remote participation via video conferencing. In addition to the valuable service of live web-casting, remote participants should be empowered to ask questions and make comments within a panel. This could be facilitated with greater integration of social media, within the APrIGF website.

●     To ensure that all issues are well-represented within the conversations at the APrIGF, we recommend that at least one plenary session be dedicated to social issues in internet governance, such as online freedom of expression, access to information and digital divide.

●      To ensure that progress is made on issues discussed at the APrIGF from one year to another, we recommend that one plenary session be dedicated to looking back at the issues raised and recommendations made at the previous APrIGF, and critically assessing progress made on those issues.

Recommendations to Southeast Asian governments

 

In addition, we make the following specific recommendations to our respective governments in Southeast Asia:

  • ASEAN governments must ensure that the ASEAN Human Rights Declaration explicitly and unequivocally protects the right to freedom of expression and freedom of information in accordance with international human rights laws and standards.
  • ASEAN governments should issue a joint statement to pronounce their commitment to uphold Internet freedom.
  • All regional governments should involve civil society meaningfully and inclusively in Internet policy making, especially in drafting laws and policies that potentially impact human rights, including in regional-policy arena that involve the issues related to ICT and internet governance, such as:
    • Regional economic integration by 2015 under the ASEAN Economic Community (AEC). The AEC’s areas of cooperation include a focus on internet governance, such as: “enhanced infrastructure and communications connectivity”; and “development of electronic transactions through e-ASEAN”.  Currently, the AEC encourages only business sector participation and not civil society.
    • The ASEAN CIO Forum under the ASEAN ICT Master Plan 2015 also opens participation only to business sectors.  The forum focuses on CIO16and its objective is to“Taking leadership in collaboration and transformation for a competitive, highly productive and envisage a concrete/positive ASEAN ICT community.” The master plan aims to minimize digital divide and make ICT in the region be empowering, transformational, inclusive, vibrant, and integrated for the people by 2015.
  • All regional governments should attend and engage in regional IGFs to dialogue with other stakeholders, including civil society, on regional issues concerning the Internet.

Signed by:

Arthit SURIYAWONGKULCoordinator

Thai Netizen Network

Bangkok, Thailand

E-mail: arthit@gmail.com

Tel: +66 87 504 2221

Pirongrong RAMASOOTAThai Media Policy Center Bangkok, Thailand

E-mail: pirongrong.r@gmail.com

Tel: +6689 770 8911

Triana DYAHHead, Information &Documentation Division

The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)

Jakarta, Indonesia

E-mail: office@elsam.or.id

Tel: +62 21 7972662, 79192564

Fax: +62 21 79192519

Edgardo LEGASPIAlerts &Communication officer

Southeast Asian Press Alliance (SEAPA)

Bangkok, Thailand

E-mail: epl@seapa.org

Tel: +66 8 1116 5137

Fax: +66 2 2448749

Sean ANGExecutive Director

Southeast Asian Centre for e-Media (SEACeM)

Kuala Lumpur, Malaysia

E-mail: sean@seacem.com

Tel: +603 2284 3367

Fax: +603 2289 2579

Victorius (Ndaru) EPSJakarta, Indonesia
NGETH MosesCommunication Coordinator

Community Legal Education Center (CLEC)

Phnom Penh, Cambodia

E-mail: Moses@clec.org.kh

Tel: (855) 66 777 010
Fax: (855) 23 211 723

Sovathana(Nana) NEANGPhnom Penh, Cambodia YAP SweeSengExecutive Director

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

E-mail: yap@forum-asia.org

Tel: +66 81 868 9178
Fax:+66 2 6379128

Endorsed by:
ICT Watch (Indonesian ICT Partnership Association)Jakarta, Indonesia

Email: info@ictwatch.com

Tel: (021) 98495770

Fax: (021) 8280691