Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur


KAMIS, 19 SEPTEMBER 2013 TEMPO.CO, Semarang – Gara-gara menulis banyak berita miring soal kampusnya, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang, dipaksa mengundurkan diri dari kampus tersebut.

Wahyu Dwi Pranata, nama mahasiswa tersebut, beberapa kali membuat tulisan yang mengkritisi kebijakan di kampusnya. Misalnya, pada 23 Desember 2012 lalu, ia membuat tulisan berjudul “Banner Udinus Tipu Mahasiswa” yang dimuat di situs http://www.wawasanews.com.

Wahyu juga membagikan link tulisannya itu di akun Facebook serta Kompasiana. “Setelah itu, saya dipanggil pihak rektorat,” kata Wahyu, Rabu, 18 September 2013.

Tulisan Wahyu mengkritik pengiriman mahasiswa Udinus ke Malaysia yang katanya kuliah selama satu tahun. Nyatanya, Wahyu mendapatkan informasi dari teman-temannya yang ikut program tersebut: kuliah hanya satu semester.

Wahyu pun dipanggil di ruang Biro Kemahasiswaan dan dipertemukan dengan Rektor Udinus, Edi Noer Sasongko. Di situ, Wahyu diberi penjelasan tentang program Sudent Mobility Udinus itu.

“Saya juga dijanjikan akan diperlihatkan surat MoU tentang program itu, dan saya harus membuat berita baru tentang itu. Tapi hingga kini saya tak pernah diperlihatkan MoU itu,” ujar Wahyu.

Wahyu masih ingat, kala itu Rektor Edi malah berujar, “Kalo Udinus kamu anggap kampus penipu, kamu tahu apa akibatnya bagi seluruh mahasiswa Udinus yang berjumlah 11 ribu dan alumni Udinus yang ada?”

Kali lain, Wahyu juga bersikap kritis atas biaya kuliah. Ia mempersoalkan biaya dan fasilitas kampus melalui tulisannya di blog.

Lagi-lagi, Wahyu dipanggil rektorat. “Kalau kamu merasa di Udinus tidak suka atau jelek, ngomong lah. Atau kamu sekolah di Amikom saja? Nanti tak bayari,” kata Wahyu menirukan ucapan Rektor Edi.

Wahyu menyatakan puncak kemarahan rektorat atas dirinya terjadi pada saat inagurasi mahasiswa baru pada 5 September 2013. Sebagai Ketua MPM periode 2013/2014, ia mengisi acara dengan membaca puisi tentang Indonesia dan Kampusku.

Saat itu, Wahyu bercerita ada beberapa dosen dan staf ikut berjaga di sudut-sudut acara. Selesai acara, ada dosen yang mendekati Wahyu dengan berkata, “Jane ora ngunu kuwi, Yu, carane (Sebenarnya tidak begitu, Yu, caranya).”

Lewat pembacaan puisi itu, Wahyu dianggap menghasut mahasiswa baru. Padahal, ketika itu ia hanya menyatakan negara Indonesia yang kaya-raya tapi banyak rakyat yang tertindas.

“Setelah itu, saya juga menyuarakan transparansi anggaran poliklinik kampus,” katanya. Meski terus dimarahi, Wahyu masih terus menulis kritis atas kampusnya. Di blog-nya, ia menulis artikel berjudul “Kau Renggut Miliaran dari Kami Lalu Kau Perlakukan Kami Seperti Orang Miskin.”

Lagi-lagi, ia pun dipanggil rektorat. Mereka minta agar tulisan itu dihapus. Setelah itu, rektorat Udinus memanggil orang tua Wahyu. Dalam pertemuan rektorat dan orang tuanya, Wahyu ditawari dua pilihan: dijerat pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ataukah mengundurkan diri.

“Saya tidak punya waktu menganalisis masalah itu. Mereka sudah menyodori kertas yang harus saya tanda tangani dan bermaterai, surat pengunduran diri,” kata Wahyu.

Rektorat kemudian mengembalikan uang kuliah, transkrip nilai, dan semua surat-surat yang dibutuhkan agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lain.

Ketika dikonfirmasi, Rektor Udinus Edi Noer Sasongko menyatakan, Wahyu telah mengundurkan diri sehingga masalahnya sudah selesai.

“Sudah mengundurkan diri, disertai dengan dia minta maaf. Kalau enggak suka Udinus, ya pisah saja,” kata Edi.

Saat ditanya apakah tulisan Wahyu itu fitnah ataukah fakta, Edi menjawab, “Daripada ribut, ya mengundurkan diri saja. Dia mahasiswa kita. Dia hanya tahu sebagian.”

Pada saat diklarifikasi dan diberikan penjelasan, kata Edi, tulisan Wahyu malah mengalir terus. Edi menegaskan persoalan ini sudah selesai dan tidak usah diperpanjang. “Enggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita tutup,” kata Edi. sumber( http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur)

Johan Yan terancam hukuman penjara enam tahun karena komentarnya di Facebook


Agustus 2013, seorang pengguna Facebook di Surabaya bernama Johan Yan terancam hukuman penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Johan disangka melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akibat komentarnya di Facebook tentang dugaan korupsi Rp 4,7 triliun di Gereja Bethany Surabaya, Jawa Timur.

Pasal 27 Ayat 3 melarang siapapun untuk menyebarkan informasi online yang punya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Johan menganggap pasal itu membatasi kebebasan berpendapat di dunia maya. Ia menjelaskan kasus pemidanaan komentar pada media “online” dengan UU ITE itu bermula dari konflik pengurus Gereja Bethany dalam kasus korupsi yang diunggah dari media online ke akun jejaring sosial “facebook” untuk dikomentari. Meskipun sudah meminta maaf, Johan tidak menyangka bila pihak Gereja Bethany tetap memolisikan dirinya.

Saat ini, 13 Agustus 2013 Johan Yan, mengajukan keberatan ke Polda Jatim lewat pengacaranya, M Sholeh. Bahkan, pihaknya melalui pengacaranya akan melakukan “judicial review” ke Mahkamah Konstitusi agar UU ITE direvisi demi melindungi kepentingan publik, sebab Pasal 27 Ayat 3 dari UU itu sangat membatasi kebebasan berpendapat masyarakat umum di dunia maya.

Aside

Kronologis Pemblokiran Website Our Voice Oleh Provider XL


Our Voice adalah sebuah organisasi yang fokus untuk perjuangan hak asasi manusia khususnya tentang keberagaman seksualitas, demokrasi dan identitas gender. Didalamnya memperjuangkan hak-hak kelompok Lesbian,Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Kegiatan Our Voice selama ini berkaitan dengan pelatihan media (video, menulis dan fotografi), diskusi buku dan nonton film dan juga melakukan kuliah umum dan melakukan beberapa advokasi. Target utama dari penerima manfaat dari Our Voice adalah kelompok LGBT, mahasiswa, aktivis dan publik.

Dari semua kegiatan itu, kami selalu dokumentasikan dalam bentuk video, tulisan dan fotografi yang kemudian kami masukan ke website Our Voice dengan alamat www. ourvoice.or.id. Selain itu, kami juga mengumpulkan berita-berita dari media asing maupun nasional yang umumnya tentang isu-isu yang sejalan dengan apa yang Our Voice perjuangkan.

Jadi gambaran sederhananya adalah kami organisasi komunitas yang mengembangkan media alternatif untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya bagi kelompok LGBT melalui media internet. Karena fokus kegiatan kami banyak melalui media internet, sehingga website menjadi sangat urgent sekali buat kami untuk meyebarkan informasi tentang toleransi, keberagaman dan demokrasi kepada publik.

Tetapi sekitar 2 atau bulan yang lalu (April atau Mei 2013) website Our Voice tidak dapat diakses atau dibuka menggunakan beberapa provider salah satunya provider XL. Selain masih ada yang lain, seperti indosat, axis, smartfren maupun 3.

Karena saya (Hartoyo) pengguna XL dengan nomor 087738849584 tidak dapat mengakses website Our Voice maka saya melapor ke layanan XL yang ada di Plaza Semanggi Jakarta Selatan (tepat tanggalnya saya tidak ingat, XL pasti punya catatan itu).

Saya menyampaikan perihal tidak bisa nya mengakses website Our Voice. Setelah melapor , 2 atau 3 hari kemudian website Our Voice bisa saya akses lagi. Kemudian sekitar bulan Mei atau Juni 2013 kembali tidak bisa diakses lagi melalui provider XL, saya pun kemudian melaporkan ke layanan XL di Plaza Semangi. Pihak XL menerima saya dan menyatakan akan diusahakan diselesaikan perihal websitenya. Saya tadinya berpikir bahwa prosesnya akan seperti sebelumnya, dua atau tiga hari akan terbuka lagi website Our Voice. Tapi tidak juga ada kabar bahwa website Our Voice bisa dibuka. Beberapa kali saya follow up untuk menanyakan perihal website Our Voice. Seingat saya, lebih dari empat kali saya datang ke layanan XL di Plaza Semanggi. Karena tidak ada kepastian, pada tanggal 5 Juni 2013 melaporkan kembali ke layanan XL Plaza Semanggi untuk menanyakan website Our Voice. Tapi kemudian saya meminta bukti bahwa saya sudah melapor, sebelumnya pihak XL tidak mau memberikan tanda bukti pelaporan tapi karena saya minta terus akhirnya mereka membuatkan bukti pelaporannya. Kemudian saya bolak balik melapor dan meminta kejelasan dari XL soal website Our Voice, setelah itu pihak layanan XL di Plaza Semanggi meyarankan saya untuk dapat langsung ke pusat layanan XL di Menara Rajawali Kuningan JKS. Pihak XL di layanan Plaza Semanggi sendiri sudah memberikan jawaban secara lisan kalau website Our Voice tidak bisa dibuka kemungkinan karena belum membayar domain atau karena memang ini website yang dilarang dibuka oleh pemerintah. Hanya informasi soal itu saja yang mereka sampaikan kepada saya dengan tidak jelas kebijakan seperti apa yang dilanggar oleh website Our Voice. Kemudian saya meminta jawaban XL itu untuk dituliskan dalam bentuk surat dan diserahkan kepada saya. Tapi pihak XL tidak mau memberikan jawaban mereka secara tertulis kepada saya, alasannya ini milik internal XL. Kalau tidak bisa memberikan tertulis, kalau begitu minta saja bukti laporan saya dari catatan XL yang dipunyai, itu juga ditolak oleh XL dengan alasan ini milik internal XL. Kemudian karena saran kantor layanan XL di Plaza Semanggi untuk saya datangi ke kantor pusat XL di Menara Rajawali, saya pun pada tanggal 20 Juni 2013 datang ke kantor tersebut (berdasarkan formulir tapi sepertinya tanggal 19 Juni 2013). Saya diterima oleh petugas XL bernama Aldiansyah. Saya pun menceritakan perihal yang saya keluhkan soal website, lagi-lagi pihak XL menyampaikan hal yang sama dengan apa yang sebelumnya disampaikan di kantor Plaza Semanggi. Karena petugasnya membacakan apa yang ada di komputer mereka, record laporan saya. Kemungkinan belum bayar domain atau karena di block atas perintah pemerintah. Jujur saya merasa “dipermainkan” oleh XL karena berharap datang ke Menara Rajawali mendapatkan lebih banyak informasi tetapi sama sekali jawabannya yang diberikan di Plaza Semanggi. Sayapun menjelaskan kepada petugasnya bahwa kalau saya belum membayar domain sudah dipastikan website kami tidak dapat dibuka melalui provider internet lainnya. Petugas XL saat itu juga mencoba membuka website Our Voice dengan menggunakan wifi yang ada di kantor XL Menara Rajawali dan ternyata bisa dibuka tetapi tidak bisa dibuka ketika menggunakan nomor XL. Jadi website Our Voice jika menggunakan telkomsel ataupun first media, masih bisa dibuka. Ini ada indikasi kemungkinan pemblockiran bukan hal yang wajib dilakukan oleh provider tetapi pihak pemerintah memberikan list nama-nama website yang “disarankan” untuk di blokir. Dan website Our Voice masuk dalam list yang dibuat itu dan provider XL memilih untuk memblokirnya. Kira-kira analisa sederhananya begitu menurut saya. Kemudian kalau soal melanggar aturan pemerintah aturan negara, saya sudah minta penjelasakan aturan yang mana dan alasannya apa? Pihak XL tidak memberikan jawaban yang jelas perihal itu.

Seperti biasa saya saat itu meminta bukti bahwa saya sudah datang ke Menara Rajawali di kantor pusat XL Menara Rajawali. Lagi-lagi pihak XL tidak mau memberikan surat bukti kedatangan saya. Selain itu jawaban yang disampaikan secara lisan ketika saya minta untuk dituliskan pihak XL juga tidak mau memberikannya. Saya sempat menyarankan bagaimana saya bisa mendapatkan resume atau record yang XL miliki berkaitan dengan laporan saya. Tapi lagi-lagi pihak XL juga tidak mau memberikan. Sayapun waktu itu menyampaikan kepada petugasnya, jika pihak XL tidak memberikan kepastian jawaban maka saya tidak akan keluar dari kantor utama XL di Menara Rajawali ini. Petugas XL (Aldiansyah) mencoba bertanya dengan petugas lainnya, mungkin cukup lama saya di kantor tersebut, bisa sekitar 2 atau 3 jam an. Akhirnya pihak XL memberikan selembar kertas bukti dan berjanji akan memfollow up persoalan ini, ini bukti surat yang dituliskan oleh Aldiansyah yang intinya bahwa pihak XL akan mengirimkan jawaban per hari ini ( tertanggal 20 Juni 2013) ke email saya ( hartoyomdn@gmail.com). Email balasan Xl tidak pernah dikirim oleh XL sesuai janjinya. Aldiansyah sebagai petugas XL memang menelpon saya dengan nomor XL sore, lagi-lagi menjelaskan kembali sesuatu yang sudah dia sampaikan sebelumnya dikantor XL. Kembali saya tegaskan bahwa saya butuh jawaban tertulis dari XL soal ini, petugasnya kembali menegaskan juga bahwa XL tidak bisa memberikan jawaban tertulis kepada saya selaku konsumennya. Kemudian saya sampaikan kepada petugasnya kalau tidak bisa memberikan jawaban tertulis, OK saya akan rekam jawaban petugas itu dan kemudian saya akan verbatim tapi petugasnya juga gak bersedia. Jujur waktu itu saya agak heran dan aneh, masak saya sebagai konsumen tidak dapat mendapatkan jawaban tertulis dari apa yang saya laporkan. Sementara pihak XL bisa mencatat semua proses yang saya lakukan dalam pelaporan. Kemudian petugasnya (Aldiansyah) menyarankan kepada saya melalui sms untuk mengirimkan email ke alamat email XL ( customerservice@xl.co.id). No xl yang digunakan sms kepada saya di no 08176045527, yang dikirimkan pada hari Jum’at,28 Juni 2013 pukul 10.58 ke no saya di 085813437597. Sebelum berakhir telponnya, petugasnya kembali menyatakan akan terus mengusahakan untuk dapat membuat jawaban tertulis kepada saya. Aldiansyah sendiri setelah kejadian itu seingat saya menelpon dua kali kepada saya sampai akhirnya dia melakukan sms kepada saya yang memberikan alamat email XL itu kepada saya, supaya saya menyampaikan apa yang saya inginkan kepada XL melalui email.

Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 saya mengirimkan email kepada XL melalui email yang sudah diberikan dengan judul ” Mempertanyakan web ourvoice.or.id”, berikut isi email saya :

Perkenalkan nama saya Hartoyo, pengguna no xl 087738849584. Saya bekerja di lembaga hak asasi manusia yang bernama our voice. Selama ini kami memberikan pendidikan publik tentang ham,demokrasi,pluralisme dan seksualitas melalui media internet dengan menggunakan website, http://www.ourvoice.or.id Sudah hampir 6 bulan website our voice tidak bisa dibuka menggunakan nomor xl, jadi bukan hanya di nomor saya saja tetapi semua no xl lainnya. Tapi jika dibuka dengan menggunakan wifi di kantor2 xl, website kami bisa dibuka. Jadi hanya tidak bisa dibuka bila menggunakan no xl yang mobile, seperti di hp atau menggunakan modem. Saya sudah melapor ke counter xl bbrapa kali di plaza Semanggi, kemudian direkomendasikan untuk melapor ke gedung menara Rajawali, dan itu juga saya sudah lakukan. Dalam hal ini sampai sekarang saya belum mendapatkan layanan terbaik, bahkan terkesan di “bola-bola” oleh pihak cs. Dari hasil laporan itu, pihak xl melalui cs menyampaikan secara lisan bbrpa kemungkinan soal website kami, antara lain

1. kemungkinan karena belum dibayarnya domain website ourvoice,

2.dikarena kontens website yang dianggap melanggar aturan kebijakan pemerintah.

Kalau karena alasan pertama, jelas tidak benar karena kami sudah membayar domain dan website kami bisa kalau menggunakan wifi atau jaringan internet dirumah atau di kantor. Jadi untuk alasan pertama tidak mungkin. Kalau karena alasan kedua, mengenai konten, saya sendiri belum mendapatkan jawaban dari pihak xl secara tertulis kecuali melalui twitter dan kebijakan apa yang kami langgar sehingga web tidak bisa dibuka. Kalau karena konten kenapa hanya melalui no xl saja tetapi tidak masalah kalau melalui wifi di xl. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya dan waktu itu berhasil dibuka tapi sekarang tidak bisa dibuka lagi. Karena ini akan kami cari tahu penyebabnya, maka kami membutuhkan jawaban tertulis dari pihak xl untuk memudahkan kami untuk menelusurinya dipihak yang lain. Saya sendiri sudah tanyakan ini juga melalui account xl di @XLCare, tapi jawabannya juga hampir sama apa yang saya sampaikan diatas. Kemudian cs di menara rajawali menyarankan melalui sms untuk mengirimkan email ke alamat email kini. No xl yang untuk sms kepada saya di no 08176045527, dikirimkan pada hari Jum’at,28 Juni 2013 pukul 10.58 ke no saya di 085813437597. Sedangkan dari pihak @xlcare diantaranya jawabannya melalui twitter adlah ” mas saat ini layanan yang masuk termasuk list konten negative detail secara tertulis di http://www.kominfo.go.id” Karena ini menurut kami sebagai hal yang sangat serius dalam upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk berekspresi dan berpendapat, maka kami pikir sangat penting di cari tahu lebih jelas apa sebenarnya yang terjadi. Karena jika benar website kami di block karena konten, maka ini bisa menjadi kemunduran dalam upaya penegakam hak asasi manusia di Indonesia. Kami sendiri, membutuhkan jawaban secara jelas dari pihak xl mengapa website kami tidak bisa dibuka menggunakan no xl? Apakah karena soal teknis atau soal konten, kami membutuhkan jawaban tertulis itu. Dapat dikirimkan melalui email saja. Mungkin itu saja, email ini saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Salam Hartoyo

Sekum Our Voice

Www.ourvoice.or.id

Saya mendapatkan balasan dari pihak beberapa menit setelah saya membuat email itu, ini balasan dari XL, sepertinya jawaban mesin otomatis dari XL.

Berikut jawaban XL tersebut :

Terima kasih atas email Anda.

Pertanyaan atau permasalahan yang Anda sampaikan akan segera kami pelajari dan secepatnya kami jawab.

Hormat kami,

Customer Service XL PT XL Axiata , Tbk Grha XL,

Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E 4-7 No 1 Jakarta 12950

e-mail : customerservice@xl.co.id

Web : http://www.xl.co.id

Selain saya datangi langsung pihak XL dan kirim email, pada tanggal 19 atau 20 Juni 2013 bersamaan saya datang ke Gedung Menara Rajawali saya juga mempertanyakan perihal ini kepada pihak XL melalui layanan twitter. Account yang saya gunakan @hartoyomdn dan saya mengirimkan ke account ke @XLCare. Melalui twitter saya mensampaikan soal website saya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2013 pihak Xl menjawab melalui twitter yang isinya: Mas saat ini layanan yg masuk termasuk list konten negative detail secara tertulis di http://kominfo.go.id/ Thx ^AL

Kemudian saya terus meminta pihak XL membalas email saya perihal masalah yang terjadi di website Our Voice, kemudian pada tanggal 3 Juli 2013 saya menuliskan kembali email kedua kepada pihak XL dengan judul ” Surat Kedua Tentang Web Ourvoice”, berikut isi email saya :

Saya, Hartoyo mewakili lembaga Our voice, organisasi yang websitenya tidak dapat dibuka melalui nomor xl. No pelanggan saya di XL adalah 087738849584. Sebelumnya atas saran cs xl, saya diminta untuk mengirimkan email kepada email ini perihal informasi tertulis kenapa website our voice tidak dapat dibuka. Saya kirimkan lagi surat kedua untuk meminta jawaban dari pihak xl yang sebelumnya belum juga dijawab pertanyaan saya. Pagi ini, ketika saya membuka website our voice disebutkan website ditutup akses karena peraturan perundang-undangan dan ada logo Kemenkominfo. Apakah adanya logo dari Kemenkominfo itu artinya ditutup akses website kami atas perintah pemerintah atau bagaimana? Mohon penjelasan dari pihak xl, jika melanggar kebijakan yang mana dan mengapa melanggar? Supaya semuanya menjadi jelas atas jawaban pihak xl terhadap website our voice. Kemudian saya sebagai konsumen juga berhak untuk mendapatkan jawaban xl secara jelas dan tertulis. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya.

Salam Hartoyo 085813437597

Kemudian saya terus melakukan dialog melalui twitter dengan account @XLCare dengan melibatkan beberapa pihak, seperti ICT Watch, YLKI dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kalau dengan ICT Watch saya melakukan dialog langsung, dari diskusi bersama ICT Watch kami semakin yakin bahwa website Our Voice di block oleh provider secara sadar bukan karena masalah teknis seperti yang awalnya saya pikirkan. Sebelumnya dalam proses mempertanyakan jawaban dari XL, saya sendiri belum menyatakan atau meyimpulkan bahwa website Our Voice di block. Tadinya saya berpikir bahwa ini mungkin karena persoalan teknis atau ada hal lain lagi. Tetapi setelah ada diskusi bersama teman-teman ICT Watch dan keyakinan dari konsultan teknis Web Our Voice, saya semakin makin jelas bahwa ini murni di block oleh pihak provider. Dan semakin pasti ketika pihak XL menampilkan layar di website Our Voice ketika membuka dengan nomor XL. Sampai akhirnya pihak XL mengeluarkan secara resmi via email saya perihal website saya pada tangal 4 Juli 2013 dengan judul ” Ref.CM/CU/E/3038/0713/TF_ Surat Kedua Tentang Web Ourvoice”.

Berikut isi email dari jawaban XL kepada saya:

Yth. Bapak Hartoyo,

Terima kasih telah menggunakan layanan XL dengan nomor 087738849584. Sehubungan dengan keluhan Bapak perihal pemblokiran website http://www.ourvoice.or.id, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami. Pemblokiran atas situs http://www.ourvoice.or.id merupakan permintaan dari KOMINFO karena situs tersebut termasuk dalam list Trust + positif dimana XL sebagai penyelenggara jasa komunikasi diwajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut. Untuk itu segala hal yang menyangkut peraturan diatas merupakan kewenangan dari KOMINFO.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan terimakasih atas perhatian Bapak Hartoyo.

Salam hangat XL.

Hormat kami,

Syarifah Fitriyani Customer Service XL

PT XL Axiata , Tbk Grha XL

Jl DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E 4-7 No 1 Jakarta 12950

E-mail : customerservice@xl.co.id Website : http://www.xl.co.id

Begitulah teman-teman kronologis pemblockiran website Our Voice dengan pihak XL yang katanya atas perintah pemerintah. Oh ya perlu dipertegas lagi bahwa website Our Voice tidak bisa dibuka juga dengan menggunakan provider Indosat, 3, Axis dan Smartfren. Sedangkan dengan first media dan telkom tidak ada masalah. Our Voice juga sudah melaporkan kepada pihak provider kecuali Axis dan provider sampai sekarang juga belum memberikan jawaban apapun. Dan sekarang saya sedang mempersiapkan untuk menanyakan perihal ini kepada pihak pemerintah.

Salam Hartoyo Sekum Our Voice

Mobile : 085813437597

Email : Hartoyomdn@gmail.com

sumber: https://www.facebook.com/notes/har-toyo/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/10151718052984855

Wildan Yani Ashari Hacker Situs SBY Divonis Bersalah


Peretas laman http://www.presidensby.info yang kini berganti nama http://www.presidenri.go.id, Wildan Yani Ashari (21), divonis enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, Rabu.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan mengubah tampilan laman http://www.presidensby.info dengan tampilan Jemberhacker team sehingga situs tidak bisa diakses selama dua jam,” kata ketua majelis hakim Syahrul Machmud.

Wildan divonis enam bulan penjara dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp250 ribu atau subsider 15 hari kurungan.

Hakim menilai Wildan alias Yayan alias MJL 007 terbukti secara sah dan meyakinkan meretas (meng-“hacker”) laman http://www.presidensby.info, setelah sebelumnya terdakwa juga meretas server techscape.co.id dan jatireja.net.

“Terdakwa memang bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tuturnya.

Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jember yang menuntut Wildan 10 bulan penjara dan denda Rp250 ribu atau subsider satu bulan kurungan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Wildan salah karena meresahkan dan merugikan orang lain, namun ada pertimbangan yang meringankan peretas laman http://www.presidensby.info itu yakni terdakwa masih muda, masih bisa dibina dan ia juga ingin meneruskan pendidikannya.

Penyidik Cyber Crime Mabes Polri Inspektur Satu Grawas Sugiharto juga sudah memberikan kesaksian akan menggunakan keahlian Wildan untuk kepentingan negara dan hacker asal Jember itu akan dididik dan direkrut oleh Mabes Polri.

Usai membacakan keputusannya, ketua majelis hakim Syahrul Machmud menanyakan kepada terdakwa, apakah menerima atau menolak putusan tersebut dengan batas waktu tujuh hari untuk berpikir atas vonis hakim. Terdakwa peretas asal Jember tersebut langsung menyatakan menerima vonis hakim. “Saya menerima putusan itu Pak,” kata Wildan singkat.

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c1d5cf0f454/hacker-situs-sby-divonis-bersalah

Dukung Kenaikan BBM, Situs Badan Kader PAN Diretas


JAKARTA, KOMPAS.com – Situs http://www.bakaderdpppan.com diretas, Selasa (18/6/2013). Situs ini merupakan situs Badan Kader Partai Amanat Nasional. Tulisan yang tercantum di laman situs itu menyatakan penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menolak Kenaikan Harga BBM!!” demikian tulisan yang terpampang. Ada pula foto aktvitas aksi sejumlah orang yang membawa kertas bertuliskan “BBM Naik = Perempuan& Rakyat Miskin Menjerit“.

Pada bagian lainnya, peretas juga menuliskan, “INI CARA KAMI PAK!!! UNTUK DEMO !! BUKAN SEPERTI MAHASISWA/AKTIFIS YANG POLA PIKIR TIDAK JERNIH MERUSAK FASILITAS NEGARA DAN WARGA JADI KORBAN!!! WOY MAHASISWA LU ITU CALON CERMINAN MASYARAKAT APA !! PREMAN !!!”.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo membenarkan bahwa situs resmi badan pengkaderan DPP PAN diserang hacker. Menurutnya, hal itu risiko yang harus diterima PAN.

“Risiko di dunia maya ya kena hacked. Pemerintah AS juga kan kena hacked beberapa situsnya,” ujar Dradjad

Ia mengatakan, telah meminta pengelola situs tersebut untuk memprosesnya agar normal kembali.

Fraksi PAN di DPR merupakan salah satu fraksi yang menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara, ada empat fraksi menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sepakat terhadap rencana kenaikan harga BBM. Keempat fraksi itu adalah Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra.

Dari hasil voting, sebanyak 65 persen anggota Dewan yang hadir atau 338 anggota menerima RAPBN-P tersebut, sedangkan 181 anggota menolak. Dengan demikian, RAPBN-P 2013 yang berisi dana kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pun disahkan. Pemerintah akan segera mengumumkan rencana kenaikan harga BBM setelah RAPBN-P ini disahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo membenarkan bahwa situs resmi badan pengaderan DPP PAN diserang peretas, Selasa (18/6/2013). Dradjad pun menilai hal tersebut adalah risiko yang harus diterima PAN di dunia maya.

“Risiko di dunia maya ya kena hack. Beberapa situs Pemerintah AS juga kan kena hack,” ujar Dradjad saat dihubungi Selasa siang.

Dradjad mengatakan, pihaknya sudah meminta pengurus Badan Pengaderan DPP PAN untuk membersihkan serangan peretas tersebut. “Sudah, diperintahkan untuk membersihkan,” katanya.

Sebelumnya, situs resmi Badan Pengaderan DPP PAN diserang peretasSitus beralamathttp://www.bakaderdpppan.com itu diretas oleh seseorang bernama alias xCrotz Feat Om-Jin. Pada halaman muka, sang peretas mengubah tampilan halaman situs dengan sebuah foto aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di bagian bawah foto itu terdapat tulisan “Menolak Kenaikan Harga BBM!!”

[Penulis :Sabrina Asril Selasa, 18 Juni 2013 | 16:34 WIB]

—-

 

Menyoal Kasus Hacking Situs Presiden SBY


Jakarta – Serangan terhadap domain pribadi Presiden SBY oleh seoranghacker muda yang ditangkap dengan tuduhan melakukan defacing(penggantian halaman muka situs) terhadap domain http://www.presidensby.infosejatinya bisa dibilang cuma sebuah aksi tanpa perencanaan yang hanya bertujuan ‘mencari eksistensi jati diri’ di dunia cyber.

Hal ini terlihat dari pengakuan pelaku yang diberitakan oleh berbagai media. Akan tetapi di sisi lain, kasus ini membuka mata banyak pihak untuk melihat lebih lanjut tentang keberadaan situs yang diduga dengan mudah di-deface oleh sang pelaku. 

Sisi pandang yang perlu dicermati dari kasus ini adalah, apakah situshttp://www.presidensby.info tersebut adalah situs resmi dan bisa dikategorikan sebagai situs pemerintah yang sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah pada BAB II Pasal 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nama domain go.id untuk situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya dapat didaftarkan dan atau dimiliki oleh lembaga pemerintahan pusat dan daerah.

Pasal 3

  1. Nama domain go.id hanya digunakan untuk situs web resmi lembaga pemerintahan pusat dan daerah.
  2. Lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang menggunakan nama domain go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik nama domain go.id yang bersangkutan.

Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa hanya domain go.id yang diakui sebagai web resmi pemerintahan, yang dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa Kepresidenan termasuk dalam kategori Pemerintahan pusat kecuali ada pendapat lain yang bisa membuktikan hal ini berbeda, maka perlu dikaji lebih dalam lagi akan hal tersebut. 

Kembali pada kasus aksi deface yang dilakukan oleh pemuda berinisial ‘W’ asal jember ini yang dalam dugaan saya memanfaatkan celah pada pengelolaan domain yang dimiliki oleh http://www.presidensby.info, yang informasinya bisa diambil dari berbagai situs whois domain di internet dan didapati bahwa domain tersebut dikelola oleh pihak ketiga di luar dari pengelola situs tersebut. 

Bahasa teknis DNS Poisoning yang biasa digunakan dalam tehnik ini, sejatinya sudah bukan barang baru. Tetapi kembali lagi bahwa celah keamanan pada sistem ini di-handle oleh pihak pengelola domain yang ‘disewa’ oleh pembuat situs. 

Pihak Kepolisian yang cepat dalam bergerak juga di sisi lain wajib mendapat penghargaan dengan segala SDM yang sudah mampu melakukan tracking dengan cepat. 

Tetapi tetap perlu dikritisi untuk lebih jeli melihat karakter dunia cyber yang tentunya mempunyai karakter khusus. Karena mereka pastinya tidak bisa menyatakan arogansi dalam kasus ini karena implikasinya akan membangkitkan keusilan lain yang dapat berakibat fatal bagi berbagai pihak yang dirugikan.

Jika melihat pernyataan dari berbagai pihak baik dari konsultan IT hingga para pakar yang mengatakan bahwa situs tersebut tidak di-deface ataupun di-hack, tentunya para pihak yang berwajib harus bisa secara jelas membuktikan bahwa memang situs tersebut memang mempunyai log atau bukti yang jelas, bahwa niat pelaku memang ingin melakukan hacking terhadap situs tersebut atau sekedar aksi ‘force brute‘ untuk sistem di third party sebagaimana disebutkan di atas.

Di sisi lain, para politikus di DPR dan pemerintah juga harus konsisten menjalankan aturan yang telah dibuat tanpa pengecualian terutama dalam penggunaan domain secara resmi. Dan tentu, Kementerian terkait seperti Kominfo harus lebih aware terhadap hal ini dan tidak sekedar menjadi ‘pemadam kebakaran’ semata. 

Bona Simanjuntak
Pengamat Hukum Teknologi Informasi
Mantan Aktivis Internet Indonesia

http://inet.detik.com/read/2013/01/31/135610/2157633/398/menyoal-kasus-hacking-situs-presiden-sby

7 essentials for defending against DDoS attacks


 

 

With hackers who pull off take downs getting stealthier and more vicious, security leaders across all industries need to be prepared

By George V. Hulme, CSO
June 14, 2013 08:35 PM ET
CSO – Go ahead and ask CSOs from the nation’s largest banks about the myriad distributed denial-of-service (DDoS) attacks they’ve experienced in recent months. They’re not going to tell you anything.

Security execs have never been comfortable talking about these attacks because they don’t want to draw more attention to their companies. They worry that offering even the basic details of their defensive strategy will inspire attackers to find the holes.

But many companies are finding themselves under attack for the first time, and their security chiefs need answers if they’re going to fight back. So despite knowing CSOs are reluctant to talk, we tried to get answers anyway. We offered several CSOs anonymity to tell their stories, a tactic that always worked before.

Not this time.

[The DDoS survival guide: 2013 edition]

DDoS attacks have become more ferocious than ever the past few years, fueled by hacktivists who understand that every minute of downtime for a financial services site equals millions of dollars in lost business. Attacks hitting the likes of Bank of America, Capital One, Chase, Citibank, PNC Bank and Wells Fargo have been so relentless and sophisticated that most security execs are too freaked out to discuss details.

“These DDoS attacks are a very sensitive issue now and not something we can talk about publicly,” says the CISO at a midsize bank that operates out of the Pacific Northwest.

“Our communications department has asked that we don’t discuss this with the media right now, out of concern that we may draw attention to ourselves and become a target,” says a security officer at another financial services firm in the southeastern U.S.

Tight lips sink company defenses

While theres plenty of truth behind the old World War II propaganda posters that say, “Loose lips sink ships,” the saying “Knowledge is power” also holds true, especially when it comes to defending modern business-technology systems. There’s no doubt that tight lips can be a problem if you’re the newly-minted CISO of a bank and find yourself under attack. You need good information on the most recent attacks and defense trends.

Some contend that the adversarial relationship between regulators, the public and financial institutions regarding cybersecurity incidents is at least partially to blame for organizations playing their cards so close to the vest.

“The best way to drive this kind of cooperation and information sharing is to make sure that there are no repercussions to the institutions for sharing both successes and failures. If an institution shares attack information that was successful and then the regulators come down on them for that, they’re not going to want to cooperate in the future,” says Chip Tsantes, principal of information security advisory services at Ernst and Young.

When it comes to these recent waves of DDoS attacks, being able to detect the techniques employed in the attack and speedily respond to threats means the difference between keeping services running and having them shut down.

“These recent DDoS attacks are evolving so very rapidly, every time a new attack arrives theyre switching to a different strategy,” says Lynn Price, IBM security strategist for the financial sector. In essence, the attackers’ strategy is to increase their capacity, use advanced infrastructure and application targeting tools, and automate attacks.

“They’re getting much more sophisticated in their capability and what aspects of the IT stack they’re hitting,” she says.

[Lulzsec members sent to prison for infamous DDoS attacks]

In this environment, silence among the good guys is an extreme liability. So despite CSOs’ extreme reluctance to talk about this issue, we managed to get some information through background discussions and interviews with security specialists who help companies combat DDoS attacks. Using that insight, we’ve assembled some action items for companies that aren’t used to facing down DDoS attacks.

Be ready for real-time defense adjustments

“Not only were these attacks multi-vector, but the tactics changed in real time,” says Gary Sockrider, solutions architect for the Americas at Arbor Networks. The attackers would watch how sites responded, and when the site came back online, the hackers would adjust with new attack methods.

“They are resolute and they will hit you on some different port, protocol, or from a new source. Always changing tactics,” he says. “Enterprises have to be ready to be as quick and flexible as their adversaries.”

Don’t rely only on perimeter defenses

Everyone we interviewed named cases in which traditional on-premise security devices –firewalls, intrusion-prevention systems, load balancers –were unable to block the attacks.

“We watched those devices failing. The lesson there is really simple: You have to have the ability to mitigate the DDoS attacks before it gets to those devices. They’re vulnerable. They’re just as vulnerable as the servers you are trying to protect,” says Sockrider. Part of the mitigation effort is going to have to rely on upstream network providers or managed security service providers that can interrupt attacks away from the network perimeter.

It’s especially important to mitigate attacks further upstream when you’re facing high-volume attacks.

“If your Internet connection is 10GB and you receive a 100GB attack, trying to fight that at the 10GB mark is hopeless. You’ve already been slaughtered upstream,” says Sockrider.

Fight application-layer attacks in-line

Attacks on specific applications are generally stealthy, much lower volume and more targeted.

“They’re designed to fly under the radar. So you need the protection on-premise or in the data center so that you can perform deep-packet inspection and see everything at the application layer. This is the best way to mitigate these kinds of attacks,” says Sockrider.

Collaborate

The banking industry is collaborating a little when it comes to these attacks. Everything they reveal is carefully protected and shared strictly amongst themselves, but in a limited way, banks are doing a better job at collaborating than most industries.

“They’re working among each other and with their telecommunication providers. And they’re working directly with their service providers. They have to. They can’t just work and succeed in isolation,” says Price.

They’re also turning to the Financial Services Information Sharing and Analysis Center for support and to share information about threats.

“In some of these information-sharing meetings, the [big] banks are very open when it comes to talking about the types of attacks underway and the solutions they put into place that proved effective. In that way, the large banks have at least been talking with each other,” says Rich Bolstridge, chief strategist of financial services at Akamai Technologies.

The financial sector’s strategy is one that could and should be adopted elsewhere, regardless of industry.

Have your playbook ready

Organizations must try to anticipate the applications and network services adversaries will target and draft an emergency response plan to mitigate those attacks.

“Enterprises are paying more attention to these attacks and planning how they’ll respond. And they’re getting better at assembling their own internal attack information as well as the information their vendors are providing them to help fight these attacks,” says Tsantes.

IBM’s Price agrees.

“Organizations are getting better at response. They’re integrating their internal applications and networking teams, and they know when the attack response needs to be escalated so that they aren’t caught off guard. So as attackers are becoming much more sophisticated, so are the financial institutions,” she says.

Now that many larger financial institutions have hardened their DDoS defenses, observers are concerned that attackers will broaden their nets to include smaller banks, credit unions and even other industries.

“The one good thing about these rounds of attacks is that they’ve caught the attention of management at regional banks, and they’re asking about what needs to be done so that the organization is best prepared,” says the IT security officer at a regional bank in the mid-Atlantic.

“Many smaller banks are gearing up as a result of watching the larger institutions being attacked. They see that they too can be victims, and they’re choosing to be proactive,” says Bolstridge.

For most, explains Price, that means increased reliance on service providers and managed security services providers.

“They’re having their systems assessed for resiliency, and they’re making sure that their service providers are prepared for potential attacks and that they also have adequate protection in place,” she says.

Watch out for secondary attacks

As costly as these attacks can be, they may sometimes be little more than a distraction to provide cover for an even more nefarious attack.

“DDoS can be a diversion tactic for more serious attacks coming in from another direction. Banks need to be aware that they have to not only be monitoring for and defending the DDoS attack, but they also have to have an eye on the notion that the DDoS may only be one aspect of a multifaceted attack, perhaps to steal account or other sensitive information,” Price says.

Be worried, even if you’re not a bank

Although recent attacks have been concentrated on financial institutions, experts are concerned about industry crossover.

“We don’t want to see this level of attacks cross over into healthcare and other industry segments. They’re not as well equipped because they don’t necessarily consider themselves a target,” says Bolstridge. “It’d be some good news if others looked at this as a wake-up call and took a good assessment of their risk.”

Sharing information is an essential part of that.

“The attackers certainly share their information with each other. And really, only the first attacker has to be smart. Beyond that its just implementing software for everyone,” he says.

The good guys should take a page from that playbook.

George V. Hulme is a freelance writer based in Minnesota. Follow him on Twitter: @georgevhulme.

All contents copyright 1995-2013 Network World, Inc. http://www.networkworld.com

DPR Minta BPK Audit Investigasi Proyek Internet Kecamatan Setorannya, 1,25 persen dari pendapatan kotor operator telekomunikasi


VIVAnews – Komisi I DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi atas proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Proyek senilai triliunan rupiah tersebut yang diduga banyak penyimpangan.

“Salah satu hasil rapat internal komisi adalah Komisi I akan menyurati BPK untuk melakukan audit investigatif atas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan PLIK/MPLIK,” kata Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, Rabu 3 April 2013.
Tantowi mengatakan, keputusan untuk melakukan audit atas proyek pelayanan internet itu dilakukan setelah melihat hasil pemeriksaan di lapangan yang dilakukan Panja PLIK/MPLIK Komisi I DPR di enam provinsi. Hasilnya,  kata Tantowi, Komisi I melihat banyak penyimpangan yang terjadi.
“Program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang anggarannya bersumber dari dana USO (Universal Service Obligation) senilai Rp2,4 triliun ini ditemukan banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata dia.
Penyimpangan yang terjadi, kata Tantowi, misalnya banyak alat yang ditempatkan di lokasi yang tidak seharusnya, spesifikasi alat yang tidak sesuai atau berkualitas buruk, hingga penyalahgunaan mobil-mobil MPLIK untuk pengisian solar hingga pembayaran PLN.
Di beberapa daerah, Tantowi melanjutkan, bahkan dari empat mobil yang ada di satu kecamatan, hanya satu yang bisa berfungsi. Bahkan, ada juga alat-alat yang dipakai sudah rusak.
Bahkan, kata Tantowi, panja juga menemukan beberapa wilayah yang bahkan tidak mengetahui program tersebut. Bahkan, pernah suatu kali, Gubernur Gorontalo sempat menolak pelimpahan mobil untuk program MPLIK karena tak memiliki dana untuk mengoperasikannya. Padahal, program ini seharusnya tidak dibebankan ke pemerintah daerah melainkan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa.
“Komisi I mengharapkan hasil temuan Panja tersebut dapat ditindaklanjuti oleh BPK dalam bentuk audit investigatif,” kata Tantowi.
PLIK/MPLIK adalah salah satu program Kemenkominfo dalam rangka pelayanan internet untuk masyarakat yang ditempatkan di kecamatan seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendorong masyarakat melek informasi melalui jaringan internet.
Pembiayaan program PLIK/MPLIK berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) yakni iuran 10 operator telekomunikasi yang dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Besaran setorannya mencapai 1,25 persen dari pendapatan kotor masing-masing perusahaan operator telekomunikasi. Dengan demikian, total anggaran 2010-2014 untuk program PLIK/MPLIK mencapai sekitar Rp2,4 triliun.
Anggaran itu dibayarkan kepada enam pemenang tender proyek yakni PT Telkom, PT Multidana Rencana Prima, PT AJN Solusindo, WIN, Lintas Arta, dan Radnet. Sementara, para pemenang tender itu berkewajiban menyediakan peralatan hingga melaksanakan program tersebut. Nantinya, pemerintah akan membayar kepada para pemenang tender setelah kewajiban pelaksanaan PLIK/MPLIK terpenuhi.
Kementerian Kominfo tidak memungkiri ada persoalan di lapangan dalam pelaksanaan proyek itu. Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, pada 18 Maret 2013 telah memenuhi undangan Komisi I DPR untuk mengadakan rapat kerja dengan Komisi I DPR terkait masalah PLIK dan MPLIK.
Rapat tersebut didahului dengan penyampaian laporan hasil kerja Panja PLIK dan MPLIK yang disampaikan oleh Evita Nursanty selaku Ketua Panja PLIK MPLIK. Panja tersebut dibentuk untuk merespon adanya sejumlah pengaduan dari sebagian masyarakat tentang keberadaan dan fungsionaliosasi PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dan MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) di berbagai daerah.
“Disepakati bahwa Kementerian Kominfo akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan program tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi BP3TI, dan memperhatikan temuan-temuan Panja DPR, sehingga penyelenggaraan program tersebut ke depan dapat berjalan optimal,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementrian Kominfo Gatot S. Dewa Broto dalam siaran persnya.