Bupati Kepulauan Selayar Pidanakan Drs. Muh Arsad, MM Gara-gara SMS


Bupati Kepulauan Selayar melaporkan ,mantan Ka BKD Muh Arsad ke Polres Kepulauan Selayar atas dugaan Tindak Pidana ” Penghinaan Dengan Tulisan dan atau Perbuatan yang tidak Menyenangkan” akibat SMS yang dikirim kepadanya.

Laporan Bupati Kepulauan Selayar Drs. H. Syahrir Wahab tersebut tertuang dalam laporan Polisi nomor : LP/ 274/ X/ 2013/ SPKT, tanggal 7 Oktober 2013. Dalam Laporan tersebut mengungkapkan bahwa lelaki Drs. Muh Arsad, MM telah mengirim SMS dari nomor HP miliknya dengan pesan yang tertuliskan “ Yang Terhormat Pak Bupati… Menurut info teman teman dari MK Perkara Pilkada Selayar.. No,73/PHPU-D-VIII/ 2010, tertanggal 08 Agustus 2010 termasuk dalam kelompok berkas yang ditandatangani P’ Akil Muchtar dan siap investigasi” SMS tersebut membuat H. Syahrir Wahab merasa ditakut takuti sehingga tidak konsen didalam bekerja/ berfikir dan tidak enak/ tidak menyenangkan.

Laporan H. Syahrir Wahab tersebut ditindaklanjuti oleh Penyidik Polres Kepulauan Selayar dan menetapkan Muh Arsad sebagai tersangka pada tanggal 12 April 2014 berdasarkan surat panggilan Nomor : S-PGL/ 183/ IV/ 2014/ Reskrim tanggal 19 April 2013 dengan tuntutan tidak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (!) dan ayat (3) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau pasal 335 dan atau pasal 310 (2) KUHPidana.

Atas dasar hasil Penyidikan pihak penyidik Polres Kepulauan Selayar tersebut, maka Penuntut Umum Kejari Kepulauan Selayar Melalui Surat Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-346/R.4. 28/ Euh.2/ 06/ 2014 tanggal 05 Juni 2014 melakukan penahanan kepada Muh Arsad di Rutan Kelas IIB Kepulauan Selayar, alasan penahanan tersebut karena Muh Arsad dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Menanggapi penahanan dirinya Muh Arsad dari balik tahanan Rutan Kepulauan Selayar Kamar III Blok B menulis surat yang ditujukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kepulauan Selayar mempertanyakan Apakah Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik sudah tepat bagi Tindak Pidana ” Penghinaan Dengan Tulisan dan atau Melakukan Perbuatan yang tidak Menyenangkan” hanya dengan informasi yang disampaikan melalui Short Messege System (SMS). Menurut Muh Arsad UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE hanya mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan sistem komputer dan jaringan internet yang dapat diakses oleh publik secara terbuka misalnya Media Social, Facebook, Twitter, blok dan sebagainya di dunia maya (Cyber Space), Apalagi menurut Arsad SMS yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar bukan untuk maksud menghina dan mengancam, tetapi lebih hanya merupakan upaya Staf atau Bawahan untuk mengingatkan atasannya tentang berbagai permasalahan dan kebijakan yang dikeluarkan dan dinilai melanggar aturan perundang undangan yang berlaku.

Mudah mudahan Kasus ini bisa diselesaikan berdasarkan Peraturan yang berlaku secara adil berdasarkan asas keadilanyang netral dan bebas dari Pemihakan pemihakan tegas Muh Arsad di balik kamar Tahanan.

Penulis,

Muh Arsad
sumber: http://hukum.kompasiana.com/2014/06/09/bupati-kepulauan-selayar-pidanakan-drs-muh-arsad-mm-gara-gara-sms-664708.html

Pengunggah Dokumen Pemecatan Prabowo Dipolisikan


Sebanyak empat akun pengunggah dokumen pemberhentian mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI –kini TNI, red- dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pelapor mengatasnamakan aliansi advokat merah putih.
“Yang kami laporkan ada empat pemilik akun, yang mengunggah, mendistribusikan, dan berkomentar,” ujar anggota aliansi advokat merah putih, Tonim Tahta Singarimbun di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (12/6).
Menurutnya dokumen pemberhentian terhadap Prabowo bersifat rahasia. Dalam memberikan laporan, Tonim beserta sejumlah advokat memboyong sejumlah barang bukti dokumen yang diunduh dari link yang dilaporkan. “Akun dibuat dalam enam bulan ini. Silakan diterjemahkan sendiri,” ujarnya.
Dikatakan Tonim, laporan ditujukan ke Direktorat Pidana Umum khususnya kejahatan siber. Ia pun meminta agar Bareskrim mengusut siapa dan menemukan siapa pihak yang menyebarkan dokumen rahasia tersebut.
“Kami meminta penyidik Polri mencari dan menemukan siapa yang menyebarkan dokumen rahasia tersebut. Kok bisa keluar dokumen rahasia itu. Ini sudah jadi beraita umum, padahal rahasia,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dokumen pemberhentian mantan Danjen Kompassus Prabowo Subianto belakangan beredar luas di media sosial, Facebook, Twetter, dan Kaskus jelang Pilpres. Pasalnya Prabowo mencalonkan diri dalam ajang Pilpres.

sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt539b0d1a1a1f0/pengunggah-dokumen-pemecatan-prabowo-dipolisikan