Perang Kata-kata Andi Arief dan Natalius Pigai


TEMPO.CO , Jakarta:Status Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, di jejaring sosial Facebook menuai kisruh. Kisruh tersebut terjadi antara dirinya dengan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Keduanya saling berbalas pesan di Facebook dan terjadi silang pendapat di antara keduanya. 

Melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Andi mengatakan Pigai mengirimkan surat berisi kata-kata yang kasar dan bersifat menghina. “Pesan yang sangat tidak layak yang dilakukan seorang komisioner,” kata Andi. 

Saat dikonfirmasi, Pigai mengatakan tidak ada kata-kata kasar yang ia lontarkan dalam surat tersebut. Pigai membalas surat Andi yang menanyakan latar belakang pendidikan Pigai. “Dia mengatakan saya yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tetapi tidak mengerti pemerintahan,” kata dia. 

Pigai mengungkapkan ia menjawab pertanyaan Andi beserta Undang-Undang yang ia maksud. Andi membalas surat Pigai agar menunjukan kepintarannya jika memang demikian. Pigai pun balas menjawab jika dirinya mengikuti seleksi masuk Komisi dengan mengalahkan 400 orang dibandingkan dengan Andi yang ditunjuk langsung oleh Presiden. 

Dia membalas, “Lantas mengapa jika saya ditunjuk langsung,” kata Pigai menirukan isi pesan dari Andi. Pigai mengaku tidak lagi menjawab pertanyaan dari Andi tersebut. “Saya menyudahinya dengan ‘selamat malam,'” kata dia. 

Andi dijadwalkan dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait statusnya bertajuk “PROTES ROMO MAGNIS: PROVOKASI dan KELUHURAN?” di jejaring sosial Facebook yang menyatakan Franz Magnis Suseno sebagai orang Jerman. Komnas HAM hendak memperjelas kaitan dan maksud Andi dengan mengaitkan kritik Magnis pada presiden dan negara kelahiran rohaniwan tersebut. 

Status tersebut dipicu oleh surat Romo Magnis kepada Appeal of Consciences Foundation bahwa Presiden Yudhoyono belum pantas menerima penghargaan. Dalam surat yang mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut, Magnis menilai toleransi dan kebebasan menjalankan ibadah di masa pemerintahan Yudhoyono masih buruk. 

LINDA HAIRANI

http://id.berita.yahoo.com/perang-kata-kata-andi-arief-dan-natalius-pigai-045708016.html

Hina Misbakhun di Twitter, @benhan Jadi Tersangka @benhan men-tweet menuduh Misbakhun sebagai “rampok Century”


VIVAnews – Pemilik akun Twitter @Benhan yakni Benny Handoko ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun. Dalam akun Twitternya, Benny menyebut Misbakhun sebagai “rampok Century”.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan pemeriksaan kepada Benny sebagai status tersangka. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan nanti kami buatkan pemanggilan kepada Benny Handoko,” ujar Rikwanto, Jumat 24 Mei 2013

Rikwanto mengatakan pemeriksaan Benny direncanakan pada Senin 25 Mei 2013. Penyidik menyatakan yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan sebagai tersangka dengan dua alat bukti yang cukup.

Sebelumnya, Misbakhun melaporkan Benny ke Polda Metro Jaya, laporan dia tercatat dalam laporan dengan nomor polisi TBL /4262/XII/2012/PMJ/Ditreskrimsus, Misbakhun membawa print hasil kicauan Benny di twitter.

Benny Handoko dengan nama akun Benhan menyebutkan jika Misbakhun merupakan “perampok Bank Century”. Misbakhun sendiri mengaku tidak mengenali orang tersebut.

“Saya melapor ke Polda Metro mengenai isi dari akun Benhan yang menyebut nama saya sebagai perampok Century. Dan saya sudah minta agar dia maralat ucapannya di dalam twitter tetapi tidak ditanggapi secara serius,” ujar Misbakhun usai membuat laporan beberapa waktu lalu.

Misbakhun mengaku sudah meminta klarifikasi dan bahkan bertemu langsung dengan Benny. Tapi tidak ada jawaban, bahkan Benny, kata dia, menggangap pertemuan langsung itu tidak begitu penting. “Yang kami laporkan yakni Pasal 27 jo 45 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara,” kata dia.(sj)

Kicauan SARA terhadap Basuki, Farhat Diperiksa sebagai Tersangka


JAKARTA, KOMPAS.com — Polda Metro Jaya telah memeriksa pengacara, Farhat Abbas, terkait kicauannya melalui akun Twitter yang menyinggung persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diarahkan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam hal ini, Farhat diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pemeriksaan terhadap Farhat merupakan tindak lanjut dari laporan dari Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan pada Januari 2013. “Dari laporan Anton Medan, Farhat Abas sudah diperiksa sebagai tersangka,” kata Rikwanto, dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jumat (24/5/2013).

Rikwanto mengatakan, pemeriksaan tersebut sudah dilakukan pada Selasa (21/5/2013) lalu. Saat ini, kata Rikwanto, kasus tersebut sudah dalam proses pemberkasan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Kicauan bernada SARA dari Farhat itu disampaikanya pada 9 Januari 2013 melalui akun Twitter @farhatabbaslaw. Farhat menyampaikan keberatan atas pernyataan Basuki terkait penggunaan pelat nomor polisi khusus bagi pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

“Ahok sana-sini protes plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke org Umum katanya! Dasar Ahok plat Aja diributin! Apapun plat nya tetap C***!” sebut Farhat melalui akun Twitter, Rabu (9/1/2013) pukul 08.03 WIB.

Terhadap masalah ini, Farhat telah meminta maaf kepada Basuki. Permintaan maaf itu disampaikan langsung kepada Basuki pada Kamis (10/1/2013). Basuki juga tidak mempermasalahkan hal tersebut.

sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/24/16205240/Kicauan.SARA.terharap.Basuki..Farhat.Diperiksa.Sebagai.Tersangka.


Scams haunt netizens in rapid online era

Fikri Zaki Muhammadi, The Jakarta Post, Jakarta | Jakarta | Tue, April 09 2013, 11:26 AM
A- A A+
Paper Edition | Page: 9

Current online lifestyles have witnessed the increasingly fast spread of information, yet criminal activity on the Internet has also rapidly increased.

Alam Maffian, 25, an employee with a private company in Alam Sutera, Tangerang, said he lost more than Rp 1.5 million (US$154) when he surfed the Internet recently to buy a cat.

“I used the Internet to find cats for sale. I called the number in one of the ads and the man at the other end asked me to pay a down payment,” he told The Jakarta Post on Monday.

After transferring the money as requested, he said the man rejected his further calls. Alam said he had decided not to report his case to police after learning that cyber crime reports were complicated and would mean being sent from one police station to another.

A Depok university student, Ratu Agnes Selvi, 26, said she had lost Rp 4 million after attempting to buy a laptop from the Internet in June last year.

She said she had reported the incident to the Central Jakarta Police and was told to wait for a call from a police cyber crime unit. But she has received no call since then.

“Why does it take so long for the police to find and arrest criminals on the Internet?” she asked, adding that she had come across a large number of similar complaints on the Internet.

Jakarta Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto said the police were still investigating cyber crime syndicates by tracking suspicious websites.

According to data from the Indonesian Security Incident Response Team on Infrastructure or Coordination Center (id-SIRTII/CC), the number of cyber crimes in Indonesia reached more than 700 in 2012, a rise from around 600 cases two years earlier.

Experts suggest that social media users have become more aware of cyber crime syndicates.

Muhammad Salahuddien, the center’s deputy for network monitoring and security operations, said hackers normally worked according to several patterns, including phishing sites, advance-fee fraud — with which online scammers ask for money by promising a business deal or sharing an inheritance — love bride scams, lotteries and sales of fake products or services to hook their targets.

“The hacker will send a link, which contains a virus, via an email or short text message to steal a target’s data. If an unsuspecting person opens the link, their email account will be hijacked,” Salahuddien said. “The hacker can then steal all the user’s data, including financial information on credit or debit cards and saving accounts.”

Meanwhile, hackers also like to target companies by breaking their security systems through employees’ personal information. Hackers will hijack an employee’s email, spreading a virus throughout the whole system and steal important data.

“This trend is increasing and it’s being improved in line with growth of the number of Indonesians using the Internet. Sadly, awareness [of such practices] among Internet users and service providers remains low,” Salahuddien said.

Budi Sulistyo, a senior consultant and researcher at Sharing Vision, a telematics research company based in Bandung, West Java, said individuals could protect themselves from fraud with the use of passwords and keywords, and changing them frequently.

Besides changing passwords, Budi advises all users of social media websites, such as Facebook and Twitter, to be cautious when making new friends via the Internet.

The Jakarta Police cyber crimes unit unveiled several high-profile cases last year, including one involving a teenager in Depok, West Java, who was kidnapped and repeatedly raped, allegedly by a man she contacted on Facebook.

Rikwanto said the police unit handled 625 cases in 2011, and had recorded 395 cases (including 253 cases of online shopping fraud) as of August 2012. He said the police were also working with Australia, the US, and international organizations, such as Interpol, to track down cyber criminals. (tam)

source: http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/09/scams-haunt-netizens-rapid-online-era.html?utm_source=CyberWatch&utm_campaign=3906c4388e-South_East_Asia_CyberWatch_April_20136_4_2013&utm_medium=email&utm_term=0_e43575a7ba-3906c4388e-314345477

Tifatul Blocks Bomb-Making Websites in Indonesia


Websites with instructions on how to make bombs will be blocked in Indonesia, Minister of Communication and Information Technology Tifatul Sembiring said on Tuesday.

“Lessons on how to make bombs are also available in foreign books,” Tifatul said. “I searched on the Internet and found many child toys such as smoke bombs and others [that won’t be blocked]. But [websites teaching] how to make bomb will be blocked by us.”

The minister added that not every site related to explosives would be blocked.

“Some of them have been blocked. But the scientific [websites], such as how to create nuclear bombs, nuclear reactors and weapons could not be banned. The ones that are banned are provocative websites, and many have [already] been banned,” he said.

Tifatul cited cases of terrorists who learned how to make bombs from the Internet, such as Pepi Farnando, who built explosives in books, cans and rockets. Police arrested him in April 2011 in Aceh after he planted a bomb near a church in Serpong, Tangerang.

Tifatul’s statements came after a recent request from National Police to block bomb-making websites.

“The perpetrators no longer join classes on how to make bombs,” said Insp. Gen. Suhardi Alius, spokesman of the National Police, as quoted by Kompas.com. “The Ministry of Communication and Information should verify, check and select the websites about bomb-making. Such websites with that content should not be accessed by people as they can learn from it.”

Suhardi said that explosive materials, such as fertilizers, can be bought from many markets, making it even easier for potential terrorists to make bombs.

sumber: http://www.thejakartaglobe.com/news/tifatul-blocks-bomb-making-websites-in-indonesia/

Sering Terima SMS Penipuan? Yuk Laporkan


Pernahkah anda menerima SMS yang menginformasikan bahwa anda mendapatkan hadiah berupa 1 unit mobil atau sepedah motor,atau bahkan SMS iseng si mamah minta pulsa, Hampir setiap pengguna telepon seluler pernah menerima SMS penipuan ini.

Berikut adalah cara untuk melaporkan SMS penipuan kepada masing-masing layanan operator anda :

1. TELKOMSEL

Format SMS : PENIPUAN#NOMOR PENIPU# ISI SMS PENIPUAN kirim ke 1166

2. XL

Format SMS : LAPOR#NOMOR PENIPU#KASUS YANG DIKELUHKAN kirim ke 588

3. INDOSAT

Format SMS : SMS(spasi)NOMOR PENIPU(spasi)ISI SMS PENIPUAN Kirim ke 726

Sesuai dengan UU No. 8/1999  dan UU No. 36/1999 Tentang Telekomunikasi yang berisikan mengenai perlindungan hak hak konsumen atas operator telekomunikasi, Sejak tanggal 03 Agustus 2011 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah membuka Contact Center 159 sebagai layanan pengaduan konsumen mengenai penipuan sms, dan juga keluhan keluhan lainya yang tidak ditanggapi serius oleh Operator.

sumber: http://teknologi.kompasiana.com/gadget/2013/05/19/sering-terima-sms-penipuan-yuk-laporkan-561610.html

 

Ungkap Kecurangan Pilgub di “Facebook”, Pegiat LSM Jadi Tersangka


ATAMBUA, KOMPAS.com – Gara-gara mengungkap kecurangan yang terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur melalui jejaring sosial Facebook dan tiga media cetak harian lokal, Direktur Yayasan Abdi Masyarakat dan Alam Lingkungan (AMAL) Kabupaten Belu, Yunius Koi Asa, dilaporkan ke Polres Belu, 16 Maret 2013 oleh Silverius Mau, dengan tuduhan pemfitnahan.

Yunius baru memenuhi panggilan polisi dan mendatangi Mapolres Belu, Sabtu (18/5/2013), ditemani 75 warga Desa Aitoun, Kecamatan Rainhat, Belu, dan juga puluhan satuan tugas (satgas) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB).

“Yang saya tulis itu fakta. Pada 9 Januari 2013, Silverius Mau yang saat ini menjabat sebagai koordinator program Anggaran Menuju Kesejahteraan (Anggur Merah) di kantor Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Belu, mendatangi Desa Aitoun dan melakukan sosialisasi dan pembentukan kelompok Anggur Merah. Dalam pertemuan itu dia menyampaikan bahwa program Anggur Merah uangnya berasal dari paket calon gubernur Frans Lebu Raya-Beni Litelnoni (Frenly). Karena itu dia mengharuskan warga Aitoun untuk memilih Frenly,” jelas Yunius kepada Kompas.com, Minggu (19/5).

Menurut Yunius, dalam perkembangan pembentukan kelompok tersebut, disepakati untuk bagi ternak sapi, tapi kemudian berubah menjadi ternak babi. Rencana bantuan itu lagi-lagi batal sehingga kemudian direncanakan untuk bagi uang saja, sebelum 18 Maret 2013 (hari pencoblosan).

“Pada 17 Maret malam, yang bersangkutan (Silverius) berada di rumah sekretaris Desa Aitoun, yang jaraknya lima meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3. Di rumah itu, ada kepala dam sekretaris desa. Atas laporan masyarakat, mereka akhirnya dibubarkan oleh pengawas lapangan, panitia pengawas kecamatan Rainhat,” beber Yunius.

“Malam itu mereka mengumpulkan warga setempat dan berbicara tentang pemilihan kepala desa yang jadwalnya belum diketahui pasti. Hal itu bagi saya ada kaitannya dengan sosialisasi pembentukan kelompok pada 9 Januari 2013 di Kapela. Saat itu Valerius mengatakan, untuk kepala desa pilih yang lama, untuk Bupati Belu pilih Valens Parera (Kepala Bapedda Belu Sekarang) dan Gubernur pilih Frenly,” ungkap Yunius.

Setelah mendapat laporan itu dari warga dan juga berdasarkan hasil investigasi dari seluruh tahapan sosialisasi dan pembentukan kelompok, Yunius mengaitkannya dengan seluruh proses tahapan pilgub.

“Saya mulai curiga telah menjadi korban karena mereka menghendaki Desa Aitoun itu 100 persen untuk paket Frenly,” tulis Yunius di Facebook, April lalu. Dia juga sempat membuat tulisan tambahan yang menjelaskan bahwa Silverius adalah mantan narapidana, terlibat kasus korupsi PLTH Haekesak ketika menduduki jabatan Kepala Sub Bidang Listrik Pedesaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belu.

“Dia masuk penjara selama 14 bulan karena terjerat kasus korupsi,” tegas Yunius yang menyesalkan sikap polisi karena langsung menetapkan statusnya menjadi tersangka.

“Saya baru mendapat panggilan pertama dari polisi, tetapi langsung ditetapkan menjadi tersangka. Menurut polisi, saya memfitnah Drs Silverius Mau melalui tulisan surat kabar dan Facebook. Setelah mendengar sembilan saksi versi pelapor, saya ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan saya, mengapa tidak dilaporkan kepada dewan pers? Kan Lex Special? Hukum khusus ini tidak bisa diurus dengan lex generalis/hukum umum,” keluh Yunius.

Yunius yang didampingi kuasa hukumnya, akan melapor balik Silverius Mau ke Polres Belu dan DPRD Kabupaten Belu.

Penulis : Kontributor Timor Barat, Sigiranus Marutho Bere | Minggu, 19 Mei 2013 | 17:37 WIB .

Editor : 

Pipit Puspita Rini