Cisco: Situs “Baik” Lebih Rentan dari Situs Porno


KOMPAS.com — Penampilan bisa menipu, tak terkecuali situs internet. Inilah, antara lain, yang dituangkan Cisco dalam Laporan Keamanan Tahunan 2013.

Menurut spesialis jaringan itu, situs yang kelihatannya aman-aman saja bisa jadi menyimpan tautan malware dalam jumlah lebih besar dari yang dikira.

Seperti dikutip dari VRZone, Cisco menjelaskan bahwa tautan-tautan berbahaya lebih banyak ditemukan di situs yang terlihat biasa saja dibandingkan situs web yang nyata-nyata terlibat dalam “sisi gelap” internet, seperti pornografi dan pembajakan.

Mengejutkannya lagi, Cisco juga mengungkap bahwa situs-situs porno sering kali lebih aman dibandingkan situs e-commerce atau mesin pencari.

Kemungkinan seorang pengguna internet terinfeksi malware melalui iklan di situs “aman” 182 kali lebih besar dibandingkan situs porno. Demikian jelas Cisco. Ditambahkan pula bahwa iklan-iklan di situs farmasi dan judi tak selalu ditumpangi oleh program berbahaya.

Sementara kemungkinan tak sengaja mengunduh malware dari mesin pencari yang tidak jelas 27 kali lebih besar dibandingkan situs-situs yang memang sengaja memajang software bajakan.

Laporan Cisco yang memutarbalikkan anggapan umum ini juga menyebutkan bahwa kebanyakan pengguna internet memiliki kesalahan persepsi mengenai situs-situs internet yang dianggap berbahaya.

“Banyak profesional bidang keamanan—dan sebagian besar user online—memiliki bayangan sendiri mengenai website seperti apa yang kiranya berbahaya,” tulis Cisco dalam laporan itu.

Hal menarik lain yang juga diungkap oleh temuan itu adalah angka pertumbuhan malware di platform Android yang mencapai 2,577 persen pada tahun 2012. Di sisi lain, angka e-mail spam secara global tercatat mengalami penurunan keseluruhan sebesar 18 persen.

Anehnya, e-mail spam menunjukkan kecenderungan turun 25 persen pada akhir minggu.

Editor: Reza Wahyudi . sumber: http://tekno.kompas.com/read/2013/03/20/1328540/cisco.situs.baik.lebih.rentan.dari.situs.porno

‘Prita Jilid II’, Dokter Ira Mengejar Keadilan ke MA


Jakarta – Masyarakat Indonesia masih terngiang drama keadilan Prita Mulyasari. Hal ini terulang dalam email curhat dr Ira Simatupang tentang perilaku atasannya. Dokter yang pernah bertugas di RUSD Tangerang ini pun mengejar keadilan ke Mahkamah Agung (MA).

“Tindakan pemohon kasasi dilakukan dalam kondisi di luar kesadaran serta dalam kondisi tekanan mental yang sangat besar akibat berlarut serta bertubi-tubinya permasalahan yang dialami,” kata kuasa hukum dr Ira, Slamet Yuwono saat berbincang dengan detikcom, Senin (18/3/2013).

Permasalahan yang dia alamai dia tumpahkan dalam email yang dia kirim periode 23 April hingga September 2010. Emailnya berisi curhat apa yang dialami di kantornya, terutama perilaku tak senonoh atasannya. Email ini membuat orang yang digunjing merasa tidak nyaman dan mempolisikan hal tersebut.

Pada 17 Juli 2012, PN Tangerang menghukum dr Ira pidana percobaan selama 10 bulan. Jika dalam waktu itu dia mengulangi lagi perbuaatannya maka langsung masuk penjara selama 5 bulan.

Putusan ini dikuatkan dan hukumannya diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 29 November 2012. dr Ira malah divonis menjadi hukuman percobaan 2 tahun. Jika dalam waktu itu dia mengulangi lagi maka akan langsung dipenjara selama 8 bulan.

Merasa banyak kejanggalan, dr Ira pun mengejar keadilan lewat kasasi ke MA. “Atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No 151/Pid/2012/PT.BTN tersebut dr Ira Simatupang melalui kuasa hukumnya, OC Kaligis pada 17 Januari 2013 telah menyatakan kasasi sekaligus mengajukan memori kasasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang,” cetus Slamet.

Kasus ini mengingatkan masyarakat atas apa yang dialami oleh Prita Mulyasari. Meski akhirnya Prita dibebaskan di tingkat Peninjauan Kembalil (PK) MA, namun Prita sempat merasakan dinginnya penjara karena email curhat yang dia sebar soal keluhan layanan rumah sakit.

“Harapan kami MA bisa memeriksa secara obyektif perkara ini karena lagi-lagi terkait Pasal tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di mana pemeriksaannya harus bener-benar ditangani oleh hakim agung yang mengetahui dan ahli tentang UU ITE,” pungkas alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini.

sumber: http://news.detik.com/read/2013/03/18/075256/2196350/10/prita-jilid-ii-dokter-ira-mengejar-keadilan-ke-ma

Pertama di Indonesia, Pengadilan Pakai Skype : Sidang teleconference


Jakarta – Kala nilai-nilai keadilan harus dicari tetapi saksi tak bisa dihadirkan maka teleconfrence menjadi salah satu pilihan. Tetapi bagaimana jika pengadilan itu berada di pelosok dan terbentur biaya teleconference yang cukup mahal?

Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau, Sumatera Selatan (Sumsel), tidak habis akal. Menggunakan sarana internet, Skype pun digunakan dalam sidang kasus pemerkosan sadis untuk memperdengarkan saksi korban yang masih SMA. Dalam kasus itu, korban juga ditusuk terdakwa Eko (22) empat kali di perut.

“Sidangnya tertutup untuk umum,” kata ketua majelis hakim Syamsul Arief kepada wartawan, Rabu (6/3/2013).

Sidang yang digelar sejak pukul 10.00 WIB menghadirkan korban lewat Skype selama 2 jam. Korban live dari sebuah ruang sekolah di SMA di Purworejo, Jawa Tengah.

“Sebelum sidang, saya sumpah dulu saksinya. Di sana, dalam satu ruangan itu, saksi bersama pendeta dan pendamping. Saksi saya minta bersumpah dengan berdiri dan memegang Injil seperti sumpah yang saksi hadir di ruang sidang,” terang Arief.

Setelah selesai disumpah, majelis hakim menanyakan apakah saksi akan memberikan keterangan didampingi pendamping atau sendiri. Saksi menjawab lebih nyaman memberikan keterangan sendirian.

“Lalu kami suruh pendamping dan pendeta keluar ruangan. Percakapan pun dimulai. Tanya jawab baik dari majelis dan jaksa tidak masalah,” terang Arief yang menyidangkan bersama hakim anggota Hendra Halomoan dan Ikha Tina ini.

Selama 2 jam, koneksi teleconference hanya terputus 2 kali tetapi tidak mengganggu jalannya sidang. Hadir dalam ruang sidang tersebut JPU Alman Noveri dan pengacara terdakwa Dedy Mangunsong. Hadir pula keluarga korban. Dalam sidang ini, ayah korban menangis mendengar kesaksian itu.

“Habis berapa teleconference dua jam itu?” tanya wartawan.

“Murah. Sebulan kami langganan internet Rp 500 ribu. Jadi mengapa tidak menggunakan teknologi untuk mencari keadilan?” jawab Arief mantap.

http://inet.detik.com/read/2013/03/06/181920/2187798/398/pertama-di-indonesia-pengadilan-pakai-skype

Kasus Mirza Alfath Menghina Islam Terancam UU ITE


Jum`at, 23 November 2012 11:11 WIB

Jakarta – Apa yang dialami Mirza Alfath, dosen hukum di Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh yang diamankan aparat karena komentarnya di Facebook, adalah bagian dari ancaman kebebasan berekspresi di Internet.

Mirza ditangkap Selasa malam (20/11/2012) karena dianggap melecehkan syariat Islam melalui halaman Facebooknya yang bernama Mirzanivic Alfathenev. Ia mengkritik pelaksanaan Hukum Syariah di Aceh yang mayoritas penduduknya Muslim itu. Menurut pemberitaan media lokal setempat, rumah Mirza sempat menjadi sasaran amuk massa dengan dilempari batu. Demi keselamatannya Mirza kini diamankan pihak polisi.

Kasus ini terangkat lantaran desakan massa, terutama sejak aktivis bernama Teuku Zulkhairi mengirimkan surat pembaca ke harian Serambi Indonesia yang berjudul “Akun Facebook ‘Mirza Alfath’ Menghina Islam”. Di dalam artikel tersebut ia memuat beberapa fakta bahwa Mirza sudah sering melakukan penghinaan terhadap agama Islam.

Menanggapi kasus tersebut, aktivis Wahyudi Jafar dari Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) menilai bahwa kritikan Mirza sebenarnya tidak masalah karena bahasanya tidak menyudutkan seseorang, tokoh agama atau anutan agama tertentu.

“Dia hanya memberikan kritik terhadap kebijakan, tapi kembali lagi, mungkin standar di Aceh berbeda. Moral publik tergantung dari masyarakat lokal,” tuturnya ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (23/11/2012).

Dalam Article 19 tentang hak-hak sipil dan politik, lanjut Wahyudi, itu dijelaskan bahwa yang menjadi batasan adalah moral publik. “Perlu dilihat lagi apakah ia terkena UU ITE atau KUHP. Biasanya dari kasus-kasus yang ada, itu dikenakan atas tuduhan syiar kebencian”, jelasnya lagi.

Di satu sisi kebebasan berekspresi itu dilindungi, di sisi lain Mirza juga terancam jika dianggap melakukan syiar yang meresahkan. Menurut Wahyudi, ada beberapa ancaman terhadap kebebasan berekspresi di internet, salah satunya adalah ancaman kriminalisasi.

“Ada esensi yang terkait dengan agama, ada perlindungan-pelindungan di sana. Mirza sah-sah saja membuat komentar di Facebook. Tapi kan ada self-sensorhip, apakah komentar itu akan membuat permasalahan di publik atau tidak”, terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, Mirza memang belum dikenakan pasal apapun. Ia hanya dituntut untuk minta maaf lewat media massa dan tidak mengulangi perbuatannya.

Berikut ini adalah salah satu tulisan Mirza di Facebook, yang diposting pada tanggal 3 Juli 2012:

“Hukum Syariah jelas banyak sekali kelemahan dan kekurangan, ia sudah tidak layak lagi dipertahankan bagi manusia modern dan masyarakat maju. Hukum syariah hanya cocok pada jamannya ketika manusia masih minim ilmu pengetahuan.

Salah satu kelemahan syariah Islam adalah bahwa hukum-hukumnya tidak pernah memperkenankan ‘bukti-bukti lapangan’ dan ilmu pengetahuan dalam mengambil keputusan hukum, ia hanya bersandar pada saksi-saki yang ter-reputasi, misalnya dalam kasus pemerkosaan, “korban harus membawa 4 orang saksi yang melihat langsung untuk menjatuhi hukuman kpd tersangka “.

Sementara dalam kasus perzinahan, perempuan hamil cukup dijadikan bukti perzinahan telah terjadi untuk di rajam (meskipun hukum rajam sendiri tidak diatur dalam Al-Quran). Adakah keadilan dalam hukum Allah yang katanya Maha Adil itu?”

[006-liputan 6]

11 berita terkait Indonesia akan menjadi tuan rumah IGF 2013


Beritasatu: Indonesia Lemah Soal Pengelolaan Internet:
http://www.beritasatu.com/iptek/99772-indonesia-lemah-soal-pengelolaan-internet.html

Antara: Ini daftar masalah pengelolaan Internet di Indonesia:
http://www.antaranews.com/berita/361053/ini-daftar-masalah-pengelolaan-internet-di-indonesia

Jakartapost:
ICT businesses to tackle policy at global forum in Bali
http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/02/ict-businesses-tackle-policy-global-forum-bali.html

Groups urge govt to uphold human rights in regulating Internet

http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/02/groups-urge-govt-uphold-human-rights-regulating-internet.html

VOA: Indonesia Tuan Rumah Internet Governance Forum 2013
http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-tuan-rumah-internet-governance-forum-2013/1613173.html

Antara; Tata kelola Internet Indonesia masih terabaikan
http://www.antaranews.com/berita/361037/tata-kelola-internet-indonesia-masih-terabaikan#.UTQFcjWCa7s.twitter

Metronews:
Tata Kelola Internet Melindungi Pengguna
http://www.metrotvnews.com/tekno/read/2013/03/01/13/134965/Tata-Kelola-Internet-Melindungi-Pengguna

Indonesia Hadiri Pertemuan Internasional Bahas Tata Kelola Internet:
http://www.metrotvnews.com/tekno/read/2013/03/01/71/134961/Indonesia-Hadiri-Pertemuan-Internasional-Bahas-Tata-Kelola-Internet

Bali Tuan Rumah IGF 2013
http://www.metrotvnews.com/tekno/read/2013/03/01/13/134952/Bali-Tuan-Rumah-IGF-2013

Harus Pro HAM, Internet Indonesia Jadi Perhatian Dunia
http://inet.detik.com/read/2013/02/27/151053/2181217/398/harus-pro-ham-internet-indonesia-jadi-perhatian-dunia

Kompas Tekno: Bisakah Indonesia Jadi Teladan Internet Dunia?
http://tekno.kompas.com/read/2013/03/01/08245063/bisakah.indonesia.jadi.teladan.internet.dunia

Kemenkominfo Prioritaskan Revisi UU ITE Tahun 2013


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan akan memprioritaskan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2013.

“Revisi, terutama pada Pasal 27 ayat 2 tentang pencemaran nama baik,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Senin (14/1/2013).

Selama ini, revisi terhadap UU ITE telah disuarakan oleh berbagai pihak, dan kementeriannya menerima begitu banyak masukan termasuk protes. Oleh karena itu, revisi terhadap UU ITE bersama dengan peraturan perundangan yang lain menjadi program prioritas penyusunan regulasi pada 2013.

“Pidana selama 6 tahun dengan denda Rp 1 miliar juga dinilai sebagian kalangan terlalu berat,” katanya.

Pihaknya akan menyesuaikan ancaman pidana untuk suatu pelanggaran yang diatur dalam UU ITE dengan perbuatan sejenis yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP).

Sebab, selama ini ancaman pidana dalam UU ITE jauh lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP.

Protes itu datang dari berbagai kalangan, termasuk media, terutama setelah mencuatnya kasus Prita Mulyasari yang dijerat dengan UU ITE untuk tuduhan pencemaran nama baik.

UU ITE mengatur ancaman pidana hingga enam tahun untuk kasus pencemaran nama baik, sedangkan KUHP menyatakan ancaman pidana untuk kasus tersebut selama sembilan bulan.

Berdasarkan protes dari berbagai kalangan itu, kata Gatot, maka revisi UU ITE akan menyesuaikan ancaman pidana untuk perbuatan sejenis yang diatur dalam KUHP.

Selain itu, penyesuaian ketentuan pidana materiil dan acara pidana untuk kasus ITE dengan norma hukum pidana secara nasional lebih tepat guna dan mudah dalam penerapan.

Revisi UU ITE, menurut dia, juga dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi terkini dengan regulasi yang harus diatur oleh pemerintah.

Selain mempersiapkan revisi UU ITE, saat ini Kemkominfo juga tengah menyiapkan RUU Intersepsi sebagai peraturan praktik penyadapan setelah Mahkamah Konsitusi (MK) membatalkan salah satu ayat dalam UU ITE yang menyatakan tata cara penyadapan bisa diatur dalam suatu peraturan pemerintah (PP).

“Kami juga memprioritaskan penyusunan terhadap beberapa regulasi lain pada tahun ini, seperti RUU Penyiaran, RUU Konvergensi Telematika yang diusulkan menjadi RUU Telekomunikasi (inisiatif pemerintah), dan Revisi PP Nomor 7 Tahun 2009 tentang PNBP Kementerian Kominfo,” katanya.

Di samping itu, RPP Penyelenggaraan Pos, beberapa RPM Kominfo sebagai pelaksanaan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Revisi beberapa RPM Kominfo yang berkaitan dengan Ditjen SDPP, Ditjen Aptika, dan Ditjen PPI. (ANT)
sumber: http://tekno.kompas.com/read/2013/01/16/11530420/Kemenkominfo.Prioritaskan.Revisi.UU.ITE.Tahun.Ini