Harus Pro HAM, Internet Indonesia Jadi Perhatian Dunia


Jakarta – Tata kelola internet harus melibatkan pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder). Dengan demikianlah maka internet dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penegakan hak asasi manusia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Frank La Rue, Special Rapporteur PBB untuk Kebebasan Berekspresi. “Model multi-stakeholder bisa menjadi solusi agar (tata kelola Internet) tidak berpihak hanya pada kepentingan pihak tertentu,” ditegaskan La Rue saat berbincang dengan Donny B.U. yang mewakili masyarakat sipil Indonesia melalui ID-CONFIG (Indonesian CSOs Network for Internet Governance).

“Dengan pelibatan multi-stakeholder maka beragam agenda kepentingan dari pemerintah, sektor privat, akademisi, dan masyarakat sipil dapat didiskusikan bersama. Tidak boleh ada yang merasa atau memposisikan dirinya paling dominan,” ujarnya di sela-sela persiapan pertemuan Multi Advisory Group (MAG), Internet Governance Forum (IGF) di UNESCO, Paris.

Pablo Hinojosa, Direktur Public Affairs Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) menegaskan hal yang sama mengenai persiapan Indonesia untuk IGF ke-8 di Bali.

“Indonesia di dalam mempersiapkan IGF dapat menjadi contoh tentang bagaimana proses pelibatan multi-stakeholder tersebut dijalankan secara inklusif. Pelibatan multi-stakeholder ini menarik untuk dicermati,” tambahnya.

Saat ini delegasi RI yang tergabung dalam ID-IGF sedang berada di Paris, selain untuk mengikuti sidang WSIS +10 dan pertemuan MAG IGF, juga untuk melakukan penggalangan dana (fundraising) untuk pelaksanaan acara Konferensi Global IGF ke-8 di Bali pada bulan Oktober 2013 nanti.

IGF adalah forum bagi pemangku kepentingan majemuk untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata kelola internet secara setara, inklusif, dan terbuka. IGF diinisiasi oleh PBB pada Juli 2006.

ID-CONFIG untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICT Watch, Relawan TIK Indonesia, Center for Innovation Policy & Governance (CIPG) dan Hivos, pada 12 Desember 2012.

Sebagai sebuah forum dialog yang terbuka, ID-CONFIG melibatkan secara erat dan substansial sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan tata kelola internet.

( ash / fyk )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s