Harus Pro HAM, Internet Indonesia Jadi Perhatian Dunia


Jakarta – Tata kelola internet harus melibatkan pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder). Dengan demikianlah maka internet dapat dimanfaatkan secara optimal bagi penegakan hak asasi manusia.

Hal tersebut ditegaskan oleh Frank La Rue, Special Rapporteur PBB untuk Kebebasan Berekspresi. “Model multi-stakeholder bisa menjadi solusi agar (tata kelola Internet) tidak berpihak hanya pada kepentingan pihak tertentu,” ditegaskan La Rue saat berbincang dengan Donny B.U. yang mewakili masyarakat sipil Indonesia melalui ID-CONFIG (Indonesian CSOs Network for Internet Governance).

“Dengan pelibatan multi-stakeholder maka beragam agenda kepentingan dari pemerintah, sektor privat, akademisi, dan masyarakat sipil dapat didiskusikan bersama. Tidak boleh ada yang merasa atau memposisikan dirinya paling dominan,” ujarnya di sela-sela persiapan pertemuan Multi Advisory Group (MAG), Internet Governance Forum (IGF) di UNESCO, Paris.

Pablo Hinojosa, Direktur Public Affairs Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) menegaskan hal yang sama mengenai persiapan Indonesia untuk IGF ke-8 di Bali.

“Indonesia di dalam mempersiapkan IGF dapat menjadi contoh tentang bagaimana proses pelibatan multi-stakeholder tersebut dijalankan secara inklusif. Pelibatan multi-stakeholder ini menarik untuk dicermati,” tambahnya.

Saat ini delegasi RI yang tergabung dalam ID-IGF sedang berada di Paris, selain untuk mengikuti sidang WSIS +10 dan pertemuan MAG IGF, juga untuk melakukan penggalangan dana (fundraising) untuk pelaksanaan acara Konferensi Global IGF ke-8 di Bali pada bulan Oktober 2013 nanti.

IGF adalah forum bagi pemangku kepentingan majemuk untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata kelola internet secara setara, inklusif, dan terbuka. IGF diinisiasi oleh PBB pada Juli 2006.

ID-CONFIG untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICT Watch, Relawan TIK Indonesia, Center for Innovation Policy & Governance (CIPG) dan Hivos, pada 12 Desember 2012.

Sebagai sebuah forum dialog yang terbuka, ID-CONFIG melibatkan secara erat dan substansial sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan tata kelola internet.

( ash / fyk )

Indonesia Siap Ramaikan Debat Tata Kelola Internet Dunia


Jakarta – Development, Internet Safety, Multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) dan Cyber Society menjadi kata kunci yang disepakati oleh delegasi Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) untuk diperjuangkan dalam pertemuan Multistakeholder Advisory Group (MAG) – IGF di Paris, 28 Februari – 1 Maret 2013.

Penentuan 4 kata kunci tersebut adalah hasil dari pertemuan persiapan delegasi RI yang berlangsung pada 18 Februari 2013 di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam pertemuan persiapan tersebut turut hadir sejumlah delegasi RI dari Kemkominfo, Kementerian Luar Negeri, sektor bisnis dan civil society yang diwakili oleh ID-Config (Indonesian CSOs Network For Internet Governance).

“Keempat kata kunci tersebut merupakan salah satu hasil dari serangkaian dialog yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan majemuk di Indonesia dalam menentukan corak dan arah tata kelola internet,” ujar Sammy Pangerapan, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) selaku Ketua ID-IGF, saat menghadiri sidang WSIS +10 di markas besar UNESCO di Paris, Senin (25/2/2013). Sidang WSIS +10 tersebut menjadi lokomotif pertemuan MAG –IGF, di tempat yang sama.

“Dengan tawaran keempat kata kunci tersebut, Indonesia akan dapat mewarnai dialog dan perdebatan dalam pertemuan MAG – IGF untuk menentukan arah tata kelola internet dunia,” tegas Sammy, dalam keterangannya.

Shita Laksmi, Wakil Ketua ID-IGF menambahkan, Indonesia dapat menjadi contoh global bagaimana civil society memiliki peranan yang signifikan dalam menginisiasi dialog tentang tata kelola internet, bersama dengan pemerintah dan sector bisnis.

“Tata kelola internet haruslah didasari pada dialog yang matang, walaupun mereka (pemangku kepentingan majemuk), memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing,” tandas Shita yang dalam ID-IGF mewakili civil society melalui ID-Config.

Pertemuan MAG – IGF adalah satu dari serangkaian persiapan penting untuk penyelenggaraan Konferensi Internet Governance Forum (IGF) ke-8 yang direncanakan akan bertempat di Bali, Oktober 2013.

IGF adalah forum bagi pemangku kepentingan majemuk untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata kelola internet secara setara, inklusif dan terbuka, yang diinisiasi oleh PBB pada Juli 2006.

Pada pertemuan MAG ini, delegasi Indonesia beranggotakan perwakilan dari Dewan TIK Nasional, Kemkominfo mewakili pemerintah, APJII mewakili sektor bisnis dan ID-CONFIG mewakili organisasi masyarakat sipil.

ID-Config untuk pertama kalinya diinisiasi oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), ICT Watch, Relawan TIK Indonesia, Center for Innovation Policy & Governance (CIPG) dan Hivos, pada 12 Desember 2012.

Sebagai sebuah forum dialog yang terbuka, ID-Config melibatkan secara erat dan substansial sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan tata kelola internet.

( ash / ash )

sumber: http://inet.detik.com/read/2013/02/27/084428/2180687/398/indonesia-siap-ramaikan-debat-tata-kelola-internet-dunia

Internet Murah untuk 3.000 Sekolah di Jakarta


Jum’at, 11 Januari 2013 | 15:23 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Para pelajar di DKI Jakarta tahun ini bakal bisa mengakses Internet dengan harga murah. Sebab, menurut Direktur Enterprise & Wholesale PT Telkom Tbk Muhammad Awaluddin, Telkom memiliki program Indonesia Digital School (IndiSchool) untuk menyediakan infrastruktur Internet murah pada sekolah-sekolah menengah di Indonesia.

Awaluddin mengatakan, IndiSchool merupakan bagian dari cita-cita Telkom mewujudkan Indonesia Digital Society. “Total ada 300 ribu sekolah di Tanah Air. Tapi, Telkom baru bisa menargetkan 100 ribu sekolah untuk mendapat Internet murah tahun ini,” kata Awaluddin dalam peluncuran program IndiSchool di SMA 8 Jakarta, Kamis, 10 Januari 2013.

Selain membantu siswa mengakses Internet, program ini juga menyasar guru supaya tidak kalah cepat mengakses informasi dengan muridnya. Pada lingkup nasional, saat ini ada 3.000 sekolah yang telah menggunakan akses IndiSchool. Di Jakarta, ada 1.500 sekolah yang sudah mengakses. Hingga tengah tahun ini, Telkom menargetkan 3.000 sekolah di DKI dapat menikmati IndiSchool. Jumlah sekolah mulai dari SD sampai SMA sekitar 5.000 sekolah.

Pada tahap awal, kata Awal, Telkom akan memberi akses Internet dengan kecepatan 1 megabita per detik. Telkom menyediakan voucher harian dan bulanan. Sekolah dapat membeli dengan metode bulk atau pengurangan pulsa dari nomor seluler siswa dengan tarif terjangkau. Menurut dia, tarifnya mulai dari Rp 1.000 per 24 jam atau Rp 20 ribu per bulan dan Rp 100 ribu untuk enam bulan.

ATMI PERTIWI
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/01/11/064453701/Internet-Murah-untuk-3000-Sekolah-di-Jakarta

Berkenalan Lewat Facebook, Pelajar Bawa Kabur ABG


VIVAnews – Kasus pelecehan seksual dengan modus berkenalan lewat Facebook kembali menelan korban. Kali ini, seorang siswi di Depok yang jadi sasarannya. Tak hanya dibawa kabur, korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK itu pun mengaku telah digauli pelaku sebanyak 3 kali.

Ironisnya, aksi bejat tersebut dilakukan oleh pelaku yang ternyata masih berstatus pelajar, F. Ditemui di Mapolsek Sukmajaya, remaja tanggung itu pun hanya bisa tertunduk lemas.

Data yang dihimpun VIVAnews menyebutkan, kasus pelecehan itu terjadi melalui perkenalan keduanya di Facebook. Hanya butuh empat hari, bagi F membujuk korbannya untuk bertemu di sebuah tempat di Sawangan, Depok.

Dibawah ancaman dan paksaan, korban pun tak kuasa menahan ajakan pelaku untuk menginap di rumahnya. Di rumah pelaku itulah, korban menjalani hubungan intim layaknya suami istri sebanyak tiga kali.

“Kami melakukannya di rumah saya. Dia saya bawa ke rumah. Orangtua saya tahu. Kami sudah melakukannya tiga kali. Kalau dia nggak mau menuruti permintaan saya, ya saya ancam putus,” ucap F di Mapolsek Sukmajaya, Sabtu 23 Februari 2013.

Namun apes bagi F, ibunda korban ternyata melapor ke polisi yang kemudian ditindak lanjuti dengan tertangkapnya pelaku di kawasan Sawangan Depok. Saat ini, kasusnya masih dalam penyidikan polisi. Pelaku bakal terancam dengan Undang-undang Perlindungan Anak, dengan ancaman di atas 9 tahun penjara.

“Karena melibatkan dua anak di bawah umur maka kasusnya kami limpahkan ke Mapolresta Depok, unit perlindungan perempuan dan anak,” kata Kapolsek Sukmajaya Komisaris Fitria Mega.

sumber: http://metro.news.viva.co.id/news/read/392640-berkenalan-lewat-facebook–pelajar-bawa-kabur-abg

Menggerutu di Facebook, Siswa SMA Pamekasan Dipecat


TEMPO.CO, Pamekasan – Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Moh. Arifin, membantah telah memecat siswanya, Beryl Cholif Arrahman, 17 tahun, karena mengkritik gurunya di jejaring sosial, Facebook.

“Tidak ada pemecatan, dia (Beryl) hanya diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya,” kata Arifin, Ahad, 24 Februari 2013.

Beryl yang sudah tidak masuk sekolah sejak Senin pekan lalu diminta agar kembali bersekolah. Orang tua Beryl, kata Arifin, sudah tahu bahwa anaknya tidak dipecat. “Masalah ini sudah selesai. Tidak ada pemecatan,” ujar Arifin.

Sebelumnya, Beryl diperlakukan semena-mena oleh guru olahraga SMAN 1 Pakong berinisial AR. Usai mengikuti upacara bendera, sang guru mencukur rambut Beryl karena mengobrol bersama temannya saat mengikuti upacara. Namun, karena takut kepada sang guru, Beryl akhirnya meluapkan kemarahannya melalui akun Facebook miliknya.

Namun, Beryl tidak menyangka gerutuannya diFfacebook justru berbuah pemecatan yang mengancam masa depannya.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, Ahmat Hidayat, belum dapat dikonfirmasi ihwal kasus yang menimpa Beryl. Namun, menurut data yang dihimpun Tempo, di Kabupaten yang pada 2011 lalu ditetapkan sebagai kota pendidikan itu, kasus pemecatan Beryl bukan yang pertama.

Sebelumnya, dua siswa SMAN 2 Pamekasan, Abdurrahman dan Faturrozi, dipecat karena terlibat perkelahian. Tidak terima diberhentikan, salah seorang siswa menggugat pemecatan itu ke PTUN Surabaya, menuntut agar surat pemecatan dianulir.

Gugatan dikabulkan PTUN Surabaya. Namun, pihak SMAN 2 Pamekasan mengajukan banding sehingga status pemecatan masih berlaku.

MUSTHOFA BISRI
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/02/24/058463445

5 Operator dan 16 ISP Dituduh Korupsi, APJII ‘Pasang Badan’


Jakarta – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menolak tudingan LSM Realisasi Implementasi Pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (LSM RIP-KKN) yang menyatakan bahwa 16 perusahaan ISP (Internet Service Provider) melakukan korupsi dan merugikan negara.

“Tudingan LSM itu menurut kami mengada-ada. Mereka tampaknya ingin memperkeruh industri ISP yang saat ini berperan membuat masyarakat melek teknologi dan memberikan sumbangan besar pertumbuhan ekonomi negara sampai 6,3%,” kata Ketua Umum APJII Semual A Pangerapan.

Menurut Sammy — panggilan Semuel — APJII akan melindungi anggotanya dari tudingan pihak lain yang membahayakan industri internet dan telekomunikasi.

Pernyataan APJII ini disampaikan bekaitan dengan laporan LSM RIP-KKN ke Kejaksaan Agung pada Senin (18/2) kemarin. Dalam laporannya RIP-KKN mengadukan 5 operator seluler dan 16 perusahaan ISP telah melakukan korupsi penggunaan jaringan frekuensi sejak tahun 2004 sehingga merugikan keuangan negara Rp 16,8 triliun.

Kerugian tersebut dihitung oleh mereka dari biaya hak pemakaian (BHP) frekuensi para terlapor sejak tahun 2004.

Adapun 5 operator terlapor adalah Telkomsel Flash dengan Frekuensi 3G, XL Axiata dengan Frekuensi 3G, Indosat 3G dan Bakrie Telekom (FWA) dengan mempergunakan Fixed Wireless Access.

Sedangkan 16 ISP terlapor adalah Indonet, IM2, AT&T LSP, Sistelindo, BizNet, CBN, Central Online, Centrin Online, IPNet, Jalawave, Radnet, Cepatnet/Moratel, Quasar, Andalas Internet, dan Lintasarta.

Tampaknya tindakan LSM ini terilhami dari kasus kriminalisasi yang sedang disidangkan tentang dakwaan korupsi yang dilakukan IM2 dan Indosat.

Masalah kerjasama penggunaan jaringan Indosat oleh IM2 oleh LSM KTI — yang melaporkan — dituding sebagai penyalahgunaan frekwensi radio 2.1 GHz yang dialokasikan untuk 3G yang penunjukannya melalui tender.

Menurut Sammy, ada upaya terstruktur untuk melakukan kriminalisasi industri internet dan seluler di Indonesia. Yang mana, hal ini kian subur karena terkesan difasilitasi justru oleh Kejaksaan Agung. Padahal, dalam kasus IM2-Indosat, jelas-jelas pentolan LSM KTI sebagai pelapornya, sudah terbukti melakukan pemerasan dan sudah diputus penjara.

“Kami khawatir hal ini akan terus terjadi upaya-upaya untuk memeras pelaku usaha dengan berbagai dalih korupsi. Ini sangat mengganggu kenyamanan berusaha,” tegas Sammy.

APJII minta agar Kejagung selektif dalam menerima pengaduan-pengaduan LSM yang memiliki motif yang tidak baik untuk menghancurkan industri internet dan telekomunikasi yang sedang tumbuh dan terbukti memberikan sumbangan signifikan bagi kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Sammy, sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi, bahwa yang berhak nyemprit apabila ada pelanggaran di bidang telekomunikasi dan internet adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang terdiri dari wakil masyarakat (KRT – Komite Regulasi Telekomunikasi) beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Artinya, pendapat mereka harus didengar juga oleh lembaga hukum lain.

Dengan adanya tudingan tersebut, APJII akan siap menghadapinya dengan kuasa hukum terbaik yang untuk melindungi anggotanya. “Kami akan melindungi anggota APJII. Kami akan siapkan pengacara profesional untuk anggota kami,” jelas Sammy.

Berbagi Jaringan

Dalam kesempatan ini dijelaskan bahwa dalam bisnis telekomunikasi dan internet, adalah sudah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan bahwa antaroperator dan ISP saling berbagi (sharing) fasilitas jaringan.

Bahkan dalam pembirian lisensi usaha, Kemkominfo membagi antara NAP (network access point) dan ISP. Yang mana, dalam hal ini, untuk sambungan internasional pihak ISP harus membeli/mendapatkan dari NAP.

Selain itu, apabila di suatu tempat ISP tidak menggelar jaringan, ketika memberikan layanan di tempat tersebut bisa dengan sah menyewa jaringan perusahaan ISP lain yang sudah ada.

“Jadi nature bisnis kami itu sharing facility atau network. Kami selalu berbagi karena jaringan itu tidak bisa sendiri, pasti saling membutuhkan dan kami saling membantu,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, untuk menghindari ulah LSM-LSM iseng seperti ini, APJII juga menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kemkominfo untuk lebih tegas dan melindungi ISP dan operator seluler.

Kemkominfo juga sudah saatnya untuk menerbitkan aturan tentang MVNO (Mobile virtual network operator), yakni operator jaringan virtual bergerak yang memungkinkan menjadi payung hukum dalam hal kerjasama antaroperator seluler dengan ISP dalam pemakaian fasilitas jaringan.

( ash / tyo )
Ardhi Suryadhi – detikinet
Selasa, 19/02/2013 14:34 WIB

Belum Lama Diresmikan, Fasilitas Desa Informasi Boven Digoel Tak Berfungsi


Sebanyak 88  unit telepon satelit  fasilitas  program desa informasi  di kabupaten Boven Digoel, Papua tidak berfungsi lagi. Fasilitas itu dipasang di setiap kampung untuk mempermudah informasi.

Namun, saat ini semua fasilitas tersebut tidak dapat berfungsi. Padahal peresmian penggunaannya baru dilakukan pada tanggal 6 Desember 2012 lalu oleh Direktorat Jendral Komunikasi dan informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Fasilitas ini hanya sempat berfungsi selama dua minggu saja.

“Sempat bisa digunakan untuk telfon anak yang sedang kuliah di Merauke, dan kadang anak yang di Merauke menghubungi melalui telfon umum ini,” ungkap Maria Wometa, salah seorang warga kampung Ogenetan Distrik Iniyandit.

Namun, kini jika hendak menghubungi anaknya Maria harus pergi ke kota Tanah Merah yang berjarak 65 kilometer dari kampungnya.

Padahal, jika melihat fisik dari peralatan komunikasi itu, perlu anggaran yang cukup besar untuk merakit telepon satelit. Misalnya saja, alat itu terdiri dari Parabola V-Sat, Modem, Solar Panel (listrik tenaga matahari) juga perlengkapan pendukung lainnya. Barang-barang ini kini tidak berfungsi lagi karena tidak ada teknisi yang datang untuk memperbaikinya.

Apabila fasilitas tersebut berfungsi dengan baik, sangat membantu masyarakat di kampung-kampung terpencil. Misalnya saja untuk berkomunikasi terkait masalah pemerintahan kampung atau urusan keluarga.

Kini masyarakat kampung mengharapkan perbaikan sarana informasi tersebut. Apalagi, di setiap kampung telah dibentuk kepengurusan yang mengurusi pemanfaatan sarana itu. Mereka pun telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Boven Digoel. (Siswanto)

Sumber : Radio Fajar Pengharapan

http://www.portalkbr.com/nusantara/papua/2466462_4263.html

Bumi e-mail hacks show security flaws (akun email PT Bumi Resources bocor)


An expert says that the recent hacks of e-mail accounts belonging to coal miner PT Bumi Resources show that Indonesia is still lagging in cyber-security.

An investigation conducted by Narliswandi “Iwan” Piliang and digital forensic analysts Agung Harsoyo and Insan Praja in January determined that hackers from an international network broke into the secure servers of Bumi Resources to steal data.

“We found a form of malware inserted by the hackers on the Bumi employee’s computer through the web and e-mails. The virus was sent by a company using the Internet domain venturaservice.net addressed in Rotterdam, the Netherlands,” Iwan said on Tuesday.

Iwan said that he reported the results of his investigation to the National Police for investigation.

“The hacker is operating its business from overseas; therefore, we need to cooperate with the authorities,” Iwan said.

“We suspect that several foreign corporations have used foreign agencies to hack data from Indonesian companies. The purpose seems to be to allow for expansion of their businesses here.”

Bumi has been under the spotlight after its majority shareholder, London-listed Bumi plc, launched last year an investigation over reported financial irregularities that the firm declined to make public, claiming that illegal methods, including hacking, were used to conduct the investigation.

The investigation sparked a dispute between major Bumi plc shareholder Bakrie Group, which owns indirectly a 23.8 percent stake in the company, and company founder Nathaniel Rothschild, who currently holds a 14 percent stake.

They have been slated to resolve the dispute in an extraordinary general meeting scheduled to take place on Feb.21, when, Rothschild is expected to attempt to fire Bakrie-connected Bumi plc directors. (ebf)

sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/13/bumi-e-mail-hacks-show-security-flaws.html

Video mesum siswi SMP di Garut tersebar di sosial media


VIVAnews – Tiga video yang berisi adegan mesum siswi SMPN 1 Kersamanah, Garut menyebar dan membuat gempar masyarakat Malangbong. Siswi berinisial AN (15) itu, kini syok.

Polsek Malangbong sudah mengantongi identitas kedua pelaku, termasuk pelaku pria berinsial RN (22). Menurut Kanit Reskrim Polsek Malangbong, Aipda Sumika, kedua pelaku video mesum itu masih bertetangga, beda desa. AN merupakan warga Kampung Cibuyut Tengah, Desa Lewo Baru, sementara Rn warga Kampung Cimuncang, Desa Kutanagara.

“Kami sudah meminta keterangan orangtua dua pelaku,” kata Sumika saat dihubungi VIVAnews, Selasa 5 Februari 2013.

Polisi belum berhasil meminta keterangan kedua pelaku. “AN masih syok sementara pemeran laki-laki kabur ke Jakarta,” kata dia. Polisi juga belum mengetahui siapa pelaku yang menyebarkan video itu. Namun, Sumika berjanji pihaknya akan menyelidiki kasus ini.

Sementara itu, pihak sekolah SMPN 1 Kersamanah Garut, mengakui pemeran adegan mesum perempuan merupakan siswi di sekolahnya. AN duduk di kelas 9 G. “Tapi, dia mundur sejak video itu menyebar,” kata pengelola sekolah yang tak mau disebutkan namanya. (eh)

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/387788-video-mesum-menyebar–siswi-smp-di-garut-syok