PP 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Penyelenggaraan telekomunikasi
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang: Telekomunikasi,
dipandang perlu untuk nienetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.
BAB l
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
b. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman. dan atau penerimaan dari setiap informasi alam
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik. radio. atau sistem
elektromagnetik lainnya;
c. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
d. Perangkat telekomunikasi adalah. sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
e. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
f. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan
dalam bertelekomunikasi;
g. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan
menggunakan jaringan telekomunikasi;
h. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
i. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga
memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
j. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan
telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
k. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi
yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
l. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan
pengoperasiannya khusus;
m. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang
berbeda;
n. Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian
masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
o. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
BAB II
PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN
JASA TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Pasal 2
Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c. Badan Usaha Swasta; atau
d. Koperasi.
Pasal 5
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan oleh
a. perseorangan;
b. instansi pemerintah; atau
c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi
Pasal 6
(1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.
(2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringan telekomunikasi wajib memenuhi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun danatau menyediakan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
(4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 7
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang
diselenggarakannya.

Pasal 8
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui jaringan yang
dimiliki dan disediakannya.
(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan kegiatan usaha
yang terpisah dari penyelenggaraan jaringan yang sudah ada.
(3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyelenggara jaringan telekomunikasi
wajib mendapatkan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri.
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari:
a.penyelenggaraanjaringan tetap;
b.penyelenggaraanjaringan bergerak.
(2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam
a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
(3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam
a. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 10
(1) Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler atau penyelenggara jaringan
bergerak satelit harus,menyelenggarakan jasa teleponi dasar.
(2) Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa
telepon umum.
(3) Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerjasama dengan
pihak ketiga.
Pasal 11
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasi dapat
bekerjasamadengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuai dengan izin
penyelenggaraannya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkandalam suatu perjanjian tertulis.
Pasal 12
Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan
telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan
telekomunikasi tersedia

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan jasa Telekomunikasi
Pasal 13
Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb, penyelenggara jasa
telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pasal 14
(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:
a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c. penyelenggaraan jasa multimedia.
(2.) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 15
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas
pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.
(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa
telekomunikasi.
(3) Dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jasa
telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.
(4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur Dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 16
(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang
digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
(2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
Pasal 17
(1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jasa
telekomunikasi.
Pasal 18
(1) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan
jasa telekomunikasi.
(2) Instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi
persyaratan.
Pasal 19
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan telekomunikasi yang
telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia.
Bagian Keempat
Interkoneksi Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi
Pasal 20
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi,
(2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.
(3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
Pasal 21

(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi.
(2) Dalam pelaksanaan interkoneksi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan
yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati.
Pasal 22
(1) Kesepakatan interkoneksi antar penyelenggara jaringan telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan
dituangkan dalam perjanjian tertulis.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atau terjadi perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi
dalam pelaksanaan interkoneksi, para pihak dapat meminta penyelesaiannya kepada Menteri.
(3) Upaya penyelesaian oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi hak para pihak
untuk melakukan upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23
(1) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui 2 (dua) penyelenggara jaringan atau lebih, dikenakan
biaya interkoneksi.
(2) Biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang
transparan, disepakati bersama dan adil.
(3) Biaya interkoneksi dikenakan kepada penyelenggara jaringantelekomunikasi asal.
(4) Apabila terjadi perbedaan penghitungan besarnya biaya penggunaan interkoneksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) para penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan penyelesaian upaya hukum
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
Pasal 24
Ketersambungan perangkat milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi dilaksanakan
secara transparan dan tidak diskriminatif.
Pasal 25
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempunyai hubungan langsung ke jaringan
telekomunikasi di wilayah tujuan di dalam negeri dan atau luar negeri, penyelenggara jaringan telekomunikasi
wajib menyalurkan trafik melalui penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
(2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik berhak untuk mendapatkan
bagian biaya interkoneksi yang besarnya disepakati bersama.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga dalam hal kapasitas saluran langsung yang
dimiliki penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mencukupi.
(4) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan trafik dari penyelenggara satu ke
penyelenggara jaringan lainnya.
Bagian Kelima
Kewajiban Pelayanan Universal
Pasal 26
(1). Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi
kewajiban pelayanan universal.
(2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
b. kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi; atau
c. kontribusi lainnya.
Pasal 27

Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal Menteri menetapkan:
a. wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal;
b. jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal;
c. jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah
pelayanan universal;
d. penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah
pelayanan universal.
Pasal 28
(1) Kewajiban membangun dan menyelenggarakan jaringan di wilayah pelayanan universal dibebankan kepada
penyelenggara jaringan tetap lokal.
(2) Kontribusi kewajiban pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan lainnya yang
menyalurkan trafik ke penyelenggara jaringan tetap lokal.
(3) Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk
pembayaran komponenbiaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal.
(4) Kontribusi kewajiban pelayanan universal lainnya dibebankan kepada penyelenggara jaringan selain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dan kepada penyelenggara jasa lainnya.
Pasal 29
(1) Setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan pencatatan atas
pendapatan dari hasil kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan interkoneksi.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajibdilaporkan secara berkala kepada Menteri.
Pasal 30
Ketentuan mengenai besarnya kontribusi kewajiban pelayanan universal dan tata cara pelaksanaan kontribusi
kewajiban pelayanan universal diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 31
Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan universal.
Bagian Keenam
Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
Pasal 32
(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar
Biaya Hak PenyelenggaraanTelekomunikasi.
(2) Tarif Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah terseri diri.
Pasal 33
Setiap penyelenggara jaringan atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang tidak atau terlambat membayar Biaya
Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Tarif Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 34
(1) Tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas tarifpenyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan tarif
penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
(2) Susunan tarif penyelenggaraan telekomunikasi terdiri atas jenis dan struktur tarif.
Pasal 35
(1) jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas
a. tarif sewa jaringan;
b. biaya interkoneksi.
(2) jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkanmelalui jaringan tetap terdiri atas:
a. tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsungjarak jauh (SLJJ), sambungan langsung
internasional (SLI).
b. tarif jasa nilai tambah teleponi;
c. tarif jasa multimedia.
(3) jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas
a. tarif air-time;
b. tarif jelajah;
c. tarif jasa multimedia.
Pasal 36
(1) Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :
a. biaya akses;
b. biaya pemakaian;
c. biaya kontribusi pelayanan universal.
(2) Struktur tarif penyelenggaraan jasa telckomunikasi terdiri atas
a. biaya aktivasi;
b. biaya berlangganan bulanan;
c. biaya penggunaan;
d. biaya fasilitas tambahan.
Pasal 37
(1) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula.
(2) Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan biaya.
(3) Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB III
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS
Bagian Pertama
Umum
Pasal 38
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan:
a. sendiri;
b. pertahanan keamanan negara;
c. penyiaran.
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Untuk Keperluan Sendiri

Pasal 39
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a
dilakukan untuk keperluan:
a. perseorangan;
b. instansi pemerintah;
c. dinas khusus;
d. badan hukum.
Pasal 40
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a meliputi:
a. amatir radio;
b. komunikasi radio antar penduduk.
Pasal 41
(1) Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a digunakan untuk saling berkomunikasi
tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan
elektronika.
(2) Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam, pencarian dan
pertolongan (SAR).
Pasal 42
(1) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b digunakan untuk
saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan.
(2) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk dapat diguniakan untuk penyampaian berita mara bahaya,
bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR).
Pasal 43
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika:
a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara Jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau
c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
Pasal 44
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.
Pasal 45
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika
a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;
b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyclenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau
c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
Pasal 46
(1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat
menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi
dengan izin Menteri.
(2) Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
(3) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat
menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelenggara telekomunikasi
khusus dimaksud tetap dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk
Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
Pasal 47
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan
kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan pertahanan keamanan negara yang dilaksanakan oleh
Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara
diatur dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara
diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 48
(1) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dilaksanakan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
(2) Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dilaksanakan oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 49
(1) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus
untuk keperluan pertahanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan negara
penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan negara dapat menggunakan atau
memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.
(2) Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggaratelekomunikasi khusus
untuk keperluan keamanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatan keamanan negara,
penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan negara dapat menggunakan atau
memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.
(3) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk
keperluan pertahanan negara wajib mengikuti ketentuan pengunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi
yang berlaku.
(4) Dalam penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan atau jasa telekomunikasi milik penyelenggara jaringan
telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi lain, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk
keperluan keamanan negara wajib mengikuti ketentuan pengunaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang
berlaku.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkanbersama oleh Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
(6) Ketentuan lebihlanjut tentang tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 50
Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal . 41,
Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45dilarang untuk:
a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan
c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk
telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Untuk Keperluan Penyiaran
Pasal 51
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c
adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan
penyiaran.
Pasal 52
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran
guna memenuhi kegiatan penyiaran.
Pasal 53
(1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mernbangun sendiri jaringan sebagai
sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran.
(2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimakstud dalam ayat (1)
dilarang menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya.
Pasal 54
(1) Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi
lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.
(2) Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan
telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan
jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 55

(1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.
(2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dan dinas khusus tidak memerlukan
izin prinsip.
(3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara tidak memerlukan izin
prinsip dan izin penyelenggaraan.
Pasal 56
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1
(satu) tahun.
(3) Izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan.
Pasal 57
(1) Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan
izin secara tertulis kepada Menteri.
(2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib memenuhi
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi;
b. mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusiadi bidang telekomunikasi.
(3) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 58
(1) Menteri mengumumkan peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi
kepada masyarakat secara terbuka.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
a. jenis penyelenggaraan;
b. jumlah penyelenggara;
c. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
d. persyaratan dan tata cara permohonan izin;
e. tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;
f. biaya-biaya yang harus dibayar;
g. kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
(3) Pemberian izin untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dilakukan melalui evaluasi atau
seleksi.
(4) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri atas
a. profil perusahaan;
b. rencana pembangunan jaringan atau jasa;
c. rencana usaha.
(5) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 59
Untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis
kepada Menteri.

Pasal 60
(1) Dalam pengajuan permohonan izin telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, pemohon wajib
memenuhi persyaratan
a. berbentuk badan hukurn Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran;
b. mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di bidang penyiaran.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 61
(1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, Menteri
mengumumkan peluang usaha dalam menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran
kepada masyarakat secara terbuka.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. jumlah penyyelenggara;
b. lokasi dan cakupan penyelenggaraan;
c. persyaratan dan tata cara permohonan;
d. tempat dan waktu pengajuan permohonan;
e. biaya-biaya yang harus dibayar;
f. kriteria seleksi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.
(3) Penetapan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untukkeperluan penyiaran dilakukan melalui seleksi.
(4) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 62
(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dinamakan izin amatir radio dan
izin komunikasi radio antar penduduk.
(2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus dinamakan izin stasiun radio
Pasal 63
Izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh badan hukum yang menggunakan
sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik dinamakan izin stasiun
radio.
Pasal 64
(1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara
lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip.
(2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau
pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui.
Pasal 65
(1) Pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi untuk sarana dan prasarana yang telah
selesai dibangunkepada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan uji laik operasi.
(2) Ketentuan mengenai tata cara uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 66
Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan
laik operasi.

Pasal 67
(1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan
evaluasi.
(2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri
menerapkan sanksi administrasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam, ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.

BAB V
GANTI RUGI
Pasal 68
(1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka
pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada penyelenggaratelekomunikasi.
(2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali
penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh
kesalahan dan atau kelalaiannya,
(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbatas kepada kerugian langsung yang diderita atas
kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi
Pasal 69
(1) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dilaksanakan melalui proses
pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 70
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak atas ganti rugi sebagai akibat pemindahan atau perubahan
jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak
lain.
(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kerugian atas
terhentinya kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada jaringan telekomunikasi dan berdasarkan
kesepakatan para pihak.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga
atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan jaringan
telekomunikasi.
BAB VI
PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
Pasal 71
(1) Setiap, alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau
digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan tenis.
(2) Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi danpenyelenggaraan telekomunikasi khusus.
Pasal 72
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dimaksudkan dalam rangka:
a. menjamin keterhubungan dalam jaringan telekomunikasi;
b. mencegah saling mengganggu antar alat dan perangkat telekomunikasi;
c. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat pemakaian alat dan perangkat
telekomunikasi;
d. mendorong berkembangnya industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.
Pasal 73
(1) Menteri menetapkan persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang belum memiliki standar
nasional Indonesia setelah memperhatikan pertimbangan pihak dan instansi terkait.
(2) Persyaratan teknis alat dan perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan berdasarkan:
a. adopsi standar internasional atau standar regional;
b. adaptasi standar internasional atau standar regional; atau
c. hasil pengembangan industri, inovasi dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.
(3) Persyaratan teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat diusulkan menjadi
Standar Nasional Indonesia.
Pasal 74
(1) Menteri menerbitkan sertifikat untuk tipe alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan
teknis dan berdasarkan hasil pengujian.
(2) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh balai uji
yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat menunjuk balai uji yang telah diakreditasi untuk menerbitkan sertifikat.
(4) Persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
tidak berlaku untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki standar internasional.
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) serta jangkawaktu berlakunya sertifikat diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 75
(1) Menteri dapat melakukan saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi
dengan negara lain.
(2) Saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pasal 76
(1) Dalam penerapan persyaratan teknis alat dan perang telekomunikasi, dikenakan biayasertifikat.
(2) Biaya sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 77
(1) Alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memperoleh sertifikat wajib diberi label.
(2) Ketentuan mengenai label alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam Keputusan Menteri.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
Pasal 78
Jenis gangguan telekomunikasi terdiri atas:
a. gangguan fisik yaitu gangguan secara fisik pada jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana
telekomunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi;
b. gangguan elektromagnetik yaitu gangguan secara elektromagnetik pada jaringan telekomunikasi dan
atau sarana dan prasarana telekornunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan
telekomunikasi.
Pasal 79
Pengamanan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan untuk mengamankan dan
melindungi sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, sumber daya manusia dan informasi.
Pasal 80
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib membuat peta dan
atau gambar jaringan telekomunikasi yang digunakannya.
(2) Peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) wajib disebarluaskan
kepada instansi terkait.
Pasal 81
(1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memasang
tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi;
(2) Ketentuan mengenai tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 82
Setiap jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan
sarana pengamanan dan perlindungan agar terhindar dari gangguan telekomunikasi.
Pasal 83
Penyelenggara telekomunikasi harus memasang perangkat deteksi dini, perangkat pemantau, dan perangkat
pencegah terjadinya gangguan penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 84
(1) Instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin mendirikan bangunan, instalasi dan atau prasarana
lainnya wajib memperhatikan peta dan atau gambar jaringan telekomunikasi.
(2) Pihak yang melakukan kegiatan pembangunan atas dasar izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
menghindari terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 85
Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan telekomunikasi wajib mengamankan dan melindungi
sarana dan prasarana telekomunikasi maupun informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.
Pasal 86
Penyelenggara telekomunikasi wajib menyediakan, mendidik dan melatih tenaga yang bertugas dan bertanggung
jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana telekomunikasi.
Pasal 87
Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi
yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang
diperlukan atas
a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana
tertentu;
b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 88
Permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis dan sah
kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.
Pasal 89
(1) Permintaan tertulis perekaman informasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 88 sekurang-kurangnya memuat:
a. obyek yang direkam;
b. masa rekaman; dan
c. periode waktu laporan hasil rekaman.
(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalamwaktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima.
(3) Dalam hal teknis rekaman tidak dimungkinkan, penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) wajib memberitahukan kepadaJaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau
Penyidik.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah
diterimanya permintaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) Hasil rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara rahasia kepada Jaksa
Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG
TELEKOMUNIKASI
Pasal 90
(1) Dalam rangka melibatkan peran serta masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang
telekomunikasi.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk berdasarkan konsensus antara pelaku industri
telekomunikasi.
(3) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
Pasal 91
(1) Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat berasal dari pelaku industri telekomunikasi yang terdiri dari
a. asosiasi di bidang usaha telekomunikasi;
b. asosiasi profesi telekomunikasi;
c. asosiasi produsen peralatan telekomunikasi;
d. asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi; dan
e. masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
(2) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat dipilih dan diangkat dari anggota sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).
(3) Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh
Menteri.
(4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan setelah memperhatikan AD/ART lembaga
peran serta masyarakat.
Pasal 92
(1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai tugas menyampaikan pemikiran dan
pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam
rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
(2) Pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada
pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.
(3) Pemerintah harus mempertimbangkan dengan seksama pemikiran dan pandangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2).
Pasal 93
Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi mempunyai fungsi
a. menghimpun pendapat, pemikiran, dan pandangan masyarakat tentang pengembangan pertelekomunikasian;
b. mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan
atau peraturan yang berkaitan denganpembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan telekomunikasi.
Pasal 94
(1) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya dibiayai secara
swadana.
(2) Lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi memperoleh keuangan dari sumber-sumber yang
sah.

BAB IX
SANKSI
Pasal 95
(1) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal l 0 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3),ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal
29, Pasal 32 ayat (1), Pasal .46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 57,
Pasal 60, Pasal 65 ayat dikenakan sanksiadministrasi berupa pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7
(tujuh) hari kerja.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 35.,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2843) jo Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1967tentang Radio Amatirisme di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 nomor
30);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Nomor 2952);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan Dan Pengamanan Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3446);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan
Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan
LembaranNegara Nomor 3466);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3514),
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 98
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal l l Juli 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
19
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2000 NOMOR 107
Saliman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET Rl
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,
Lambock V Nahattands
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2000
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
UMUM
Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan startegis dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan
kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah
dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan
telekomunikasi.
Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan bahwa penyelenggaraan
telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan
penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi
yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan jaringan dan
atau jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh perseorangan,
instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelengara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa
telekomunikasi.
Untuk penjabaran lebih lanjut dari pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu untuk
menyusun peraturan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
Di dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa penyelenggara jaringan teIekomunikasi dalam menjalankan
usahanya dituntut untuk membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan Rencana
Dasar Teknis. Rencana Dasar Teknis dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula menyelenggarakan jasa telekomunikasi dengan mendapatkan
izin terlebih dahulu dari Menteri. Selanjutnya, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan
interkoneksi antar jaringan telekomunikasi. Pelaksanaan interkoneksi diberikan atas dasar permintaan dari
penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya. Penyelenggaraan interkoneksi dikenakan biaya interkoneksi yang
dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal dan besaran biaya interkoneksi ditetapkan
berdasarkan perhitungan yang transparan, disepakati bersama dan bersifat adil.
Penyelenggaraan jasa telekomunikasi diwajibkan untuk pertama, menyediakan fasilitas telekomunikasi yang
menjamin adanya kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik. Kedua, penyelenggara jasa telekomunikasi
dituntut untuk tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa telekomunikasi.
Ketiga, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk melakukan pencatatan/ perekaman pemakaian jasa
telekomunikasi, serta wajib menyimpan catatan/rekaman dimaksud sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
Pengguna jasa telekomunikasi yang memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi dapat meminta
catatan/rekaman dimaksud dengan membayar biaya pencetakan atas catatan/rekaman tersebut.
Menteri menetapkan pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal (Universal Services Obligation) kepada
penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelengga jasa telekomunikasi berupa penyediaan jaringan dan atau
jasa telekomunikasi kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya.
Kewajiban Pelayanan Universal ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan jaringan dan layanan
telekomunikasi di daerah terpencil dan atau belum berkembang terutama yang berpotensi besar dapat menunjang
sektor ekonomi dan memperlancar pertukaran informasi yang sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan
pembangunan dan pemerintahan.
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan sendiri, pertahanan keamanan negara
dan penyiaran. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi
oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara
jaringan dan atau jasa telekomunikasi; serta kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan
terpisah. Selanjutnya, penyelenggaraan telekomunikasi khusus dibatasi untuk tidak melakukan penyelenggaraan
telekomunikasi di luar peruntukkannya, disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, dan memungut biaya
dalam bentuk apapun atas pengoperasiannya.
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dikenakan biaya penyelenggaraan
telekomunikasi yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu izin prinsip dan izin
penyelenggaraan telekomunikasi. Perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka
pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi. Pemerintah berkewajiban untuk
mempublikasikan secara berkala atas wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara
telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk memiberikan ganti rugi terhadap kesalahan/kelalaian yang
dilakukannya yang menimbulkan kerugian langsung kepada pengguna jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
Sebaliknya, penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat pula meminta ganti rugi akibat pemindahan jaringan
telekomunikasinya karena ada kegiatan atau permintaan dari instansi/departemen/lembaga atau pihak lain.
Selanjutnya diatur mengenai peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Dalam rangka melibatkan peran
aktif dari masyarakat dibentuk lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi. Masyarakat dapat
membentuk beberapa lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lembaga dimaksud merupakan mitra
Pemerintah yang memiliki tugas untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam
masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran dan
pandangan dari lembaga tersebut tidak bersifat mengikat kepada Pemerintah.
Akhirnya, pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan
sanksi administrasi.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi penyelenggara jaringan dapat membangun
keseluruhan jaringan dapat pula membangun sebagian dan atau menyediakan sebagian jaringan untuk
terselenggaranya telekomunikasi. Misal, dalam hal diperlukannya penggunaan transponder satelit,
penyelenggara jaringan tidak harus memiliki satelit sendiri.
Ayat (2)
Yang dimaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah ketentuan
perundang-undangan di bidang perizinan untuk galian, mendirikan bangunan, keagrariaan, atau lingkungan
hidup.
Ayat (3)
Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam pembangunan dan atau
penyediaan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya.
Rencana Dasar Teknis meliputi antara lain prinsip-prinsip interkoneksi, pembebanan, penomoran dan
pengaturan arus informasi (routing).
Ayat (4)
Cukup jelas
Fasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan usaha yang terpisah adalah adanya pemisahan sistem pembukuan secara
tegas dalam setiap usaha penyelenggaratelekomunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin persaingan
usaha yang sehatdan adanya auditing akunting.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan telekomunikasi
tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkit sewa.
Huruf b
Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk layanan
telekomunikasi bergerak.
Ayat (2)
Huruf a
Penyelenggaraan jaringan tetap lokal adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan di wilayah yang
ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel.
Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa.
Huruf b
Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh (interlokal) adalah kegiatan
penyelenggaraan jaringan untuk menghubungkan jaringan-jaringan terutama jaringan tetap lokal
teremasuk sirkit sewa untuk jaringan tertutup. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan,
jaringan tulang punggung interlokal.
Huruf c
Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional adalah penyelenggaraan jaringan yang
menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional.
Huruf d
Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup adalah penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan
untuk disewakan.
Ayat (3)
Huruf a
Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan
bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
Huruf b
Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani
telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
Huruf c
Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani
telekomunikasi bergerak melalui satelit.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jasa teleponi dasar adalah jasa telepon yangmenggunakan teknologi circuit switch
yaitu telepon dan faksimile.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan telepon umum adalah telepon umum koin dan telepon umum kartu.
Ayat (3)
Pihak ketiga adalah badan hukum Indonesia yang bekerjasama dengan Penyelenggara jaringan tetap lokal
berdasarkan perjanjian kerjasama.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis untuk mempertegas ruang lingkup perjanjian dan mempermudah
penyelesaian sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan jaringan
telekomunikasi.
Pasal 12
Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan
telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jaringan telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak
melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan
jaringan telekomunikasi seperti izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, sertifikasi perangkat yang dipergunakan,
cakupan pelayanan, dan jenis jasa yang akan diselenggarakan.
Pasal 13
Cukup jelas
Fasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan telepon, telegrap, teleks dan faksimil.
Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat dilakukan secara jual kembali.
Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar
kesepakatan usaha, menjual kembali jasa teleponi dasar. Contohnya antara lain penyelenggaraan warung
telekomunikasi.
Huruf b
Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan
nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card),
jasa-jasa dengan teknologi interaktif (voice response) dan radio panggil untuk umum.
Huruf c
Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan
layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over
internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konperensi video dan jasa video
hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali.
Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar
kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya, penyelenggaraan warung internet.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kualitas pelayanan yang baik antara lain dengan memenuhi standar pelayanan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Biaya yang dimaksud adalah biaya percetakan atas catatan/rekaman penggunaan jasa telekomunikasi.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perangkat akses adalah perangkat yang merupakan bagian dari dan disediakan oleh
penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan penyambungan jasa telekomunikasi yang akan
dipergunakan oleh pelanggan,
Yang dimaksud dengati perangkat terminal pelanggan adalah perangkat/terminal yang berada di lokasi
pelanggan dan disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk keperluan bertelekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Kewajiban memenuhi setiap permohonan dari setiap calon pelanggan jasa telekomunikasi sepanjang akses
jasa telekomunikasi tersedia dimaksudkan agar penyelenggara jasa telekomunikasi bersikap terbuka dan tidak
melakukan diskriminasi terhadap calon pelanggannya.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat berlangganan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon
pelanggan jasa telekomunikasi seperti tanda bukti diri, alamat tetap, dan denah lokasi.
Pasal 20
Ayat (1)
– Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud titik interkoneksi adalah titik terjadinya interkoneksi ketersambungan yang merupakan titik
batas tanggungjawab pengelolaanjaringan telekomunikasi milik penyelenggara yang berbeda.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Larangan diskriminasi ini dimaksudkan agar penyelenggara jaringan menyediakan titik interkoneksi pada titik
yang diminta, sepanjang secara teknis memungkinkan.
Ayat (2)
Tingkat layanan yang dimaksud antara lain adalah mutu dan kapasitas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Biaya interkoneksi adalah biaya yang dibebankan sebagai akibat adanya saling keterhubungan jaringan antar
dua penyelenggara jaringan atau lebih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi asal adalah jaringan telekomunikasi dari mana trafik berasal.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Yang dimaksud ketersambungan adalah tersambungnya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan
telekomunikasi seperti server, simpul jasa (node) dan router.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyalurkan kelebihan
trafik penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam rangka menjamin tersambungnya telekomunikasi
pengguna ke alamat yang dituju.
Pemakai jasa telekomunikasi tidak dibebani beban tambahan sebagai akibat disalurkannya trafik ke jaringan
lain.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan kontribusi lainnya dapat berupa antara lain pembebasanbiaya akses dan subsidi
tarif.
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Jenis jasa telekomunikasi yang dimaksud adalah jenis jasa telekomunikasi yang berupa sambungan
telepon dan telepon umum.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 28
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyelenggara jaringan lainnya adalah penyelenggara jaringan tetap sambungan jarak
jauh, penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional, penyelenggara jaringan bergerak seluler dan
penyelenggara jaringan bergerak satelit.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Laporan pencatatan dimaksudkan untuk keperluan penetapan jumlah kapasitas, dan wilayah pelayanan
universal.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Sanksi yang dimaksudkan adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang
Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Telekomunikasi.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Tarif sewa jaringan adalah tarif atas penggunaan jaringan yangdigunakan oleh pihak penyewa atau
pemakai jaringan telekomunikasi
Huruf b
Biaya interkoneksi adalah tarif yang dibayar oleh 1 (satu) penyelenggara jaringan telekomunikasi
kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi lain yang atas usahanya menyediakan akses dan
menyalurkan trafik telekomunikasi
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tarif jasa nilai tambah teleponi dimaksud adalah tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa
telekomunikasi atas penggunaan jasa nilai tambah teleponi, seperti jasa nilai tambah kartu panggil
(calling card), premium call.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Tarif air time adalah tarif penggunaan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak per satuan waktu.
Huruf b
Tarif jelajah adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan yang menggunakan jaringan
telekomunikasi bergerak di luar tempat asal pelanggan tersebut tercatat.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan biaya aktivasi adalah biaya untuk mengaktifkan akses yang harus dibayarkan
oleh pelanggan jasa telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Besaran tarif yang dihitung berdasarkan formula ditetapkan sesuai mekanisme pasar
Ayat (2)
Biaya yang dimaksud adalah komponen biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan, pengembangan jaringan,
faktor-faktor inflasi, daya beli masyarakat, dan efisiensi perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan dimaksudkan dalam rangka memenuhi
kegemaran dan latih diri dalam bidangtelekomunikasi.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Kegiatan kemasyarakatan meliputi antara lain kegiatan kepramukaan, olah raga, kesenian, sosial, ketertiban
dan gangguan keamanan negara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Keperluan yang tidak dapat dipenuhi dapat meliputi keperluan di bidang teknologi atau jenis jasa
telekomunikasi yang dibutuhkan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup.jelas
Pasal 44
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus antara lain meliputi sistem
komunikasi:
a. pencarian dan pertolongan (SAR);
b. navigasi;
c. meteorologi dan geofisika;
d. astronomi;
e. penginderaan dan pengendalian jarak jauh;
f. keselamatan penerbangan;
g. keselamatan pelayaran.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum antara lain meliputi sistem
komunikasi usaha:
a. perbankan;
b. pertambangan dan energi;
c. kehutanan;
d. transportasi;
e. kesehatan;
f. industri dan perdagangan;
g. pertanian dan perkebunan;
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Fungsi pertahanan negara dan keamanan negara meliputi upaya di bidang pertahanan negara yang
ditujukan terhadap segala ancaman dari luar negeri, dan upaya di bidang keamanan negara yang ditujukan
terhadap ancaman dari dalam negeri. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan
keamanan negara memiliki ciri-ciri:
a. bersifat terbatas, rahasia dan atau sangat rahasia;
b. untuk komunikasi dan non komunikasi;
c. berbentuk searah dan segala arah; dan
d. bersifat tetap dan bersifat bergerak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran memiliki ciri-ciri :
a. bersifat memancar satu arah dan terus menerus;
b. diterima langsung oleh penerima;
C. bersifat tetap dan bergerak;
d. menampilkan gambar dan atau suara; dan
e. peruntukan siarannya untuk masyarakat luas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang menyewa jaringan sebagai sarana
transmisi untuk keperluan penyiaran dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain, tidak termasuk
penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Pada prinsipnya, izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah satu kesatuan izin.
lzin prinsip dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon penyelenggara telekomunikasi
mempersiapkan sarana dan prasarana yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya
penyelenggaraan telekomunikasi. Sedangkan izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewenangan yang
diberikan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Jangka waktu izin prinsip paling lama adalah 3 (tiga) tahun.
Ayat (2)
Perpanjangan izin prinsip hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud biaya-biaya adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon penyelenggara jaringan
dan atau jasa telekomunikasi, seperti biaya pembelian dokumen lelang.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemberian izin melalui seleksi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang jumlahnya
dibatasi. Sedangkan pemberian izin melalui evaluasi dilakukan terhadap jenis penyelenggaraan
telekomunikasi yang jumlahnya tidak dibatasi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
32
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan lokasi adalah tempat didirikannya stasiun penyelenggara telekomunikasi khusus
untuk keperluan penyiaran.Sedangkan cakupan penyelenggaraan adalah luas pancaran (coverage area)
dan luas wilayah operasi (service area).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud biaya-biaya adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon penyelenggara
telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran, seperti biaya pembelian dokumen lelang.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Batas waktu yang dimaksud adalah dihitung sejak tanggal batas waktu akhir penyerahan permohonan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Uji laik operasi dimaksudkan untuk pengujian dan pemberian pernyataan bahwa seluruh sarana dan prasarana
yang telah selesai dibangun secara teknis siap dioperasikan.
Lembaga yang ditunjuk melaksanakan uji laik operasi harus memiliki akreditas dari lembaga yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian yang diderita secara langsung karena
penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (limiteddamage)
Kerugian tidak langsung sebagai akibat penggunaan jaringan atau jasa telekomunikasi (consequential
damage) tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi
Pasal 69
Ayat (1)
Penyelesaian ganti rugi dengan cara di luar pengadilan adalah penyelesaian ganti rugi melalui konsiliasi,
mediasi, atau arbitrase.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penyelenggara
jaringan telekomunikasi dan juga untuk memberikan informasi kepada instansi/departemen/lembaga atau
pihak lain bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang
diakibatkan adanya pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasinya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Persyaratan teknis yang dimaksud adalah persyaratan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)
atau persyaratan teknis yang dibuat oleh instansi teknis terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Huruf a
Yang dimaksud dengan keterhubungan adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pihak terkait meliputi kelompok industri, penyelenggara telekomunikasi, masyarakat,
lembaga penelitian, lembaga konsumen dan perguruan tinggi. Keikutsertaan pihak terkait diwujudkan dalam
bentuk kelompok studi atau kelompok teknis
Ayat (2)
Huruf a
Adopsi standar internasional atau regional merupakan suatu pengesahan atau pengakuan terhadap
standar yang telah direkomendasikan oleh organisasi internasional maupun regional di
bidangtelekomunikasi, seperti International Telecommunication Union (ITU) dan European
TeIecommunication Standard Institute (E TSI)
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional, dan
berlaku secara nasional.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang adalah Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang
mempunyai kewenangan melaksanakan kegiatan pemberian akreditasi balai uji.
Pengujian dilakukan terhadap sampel alat dan perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknisnya
Ayat (3)
Balai uji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini mencakup lembaga uji dan laboratorium uji.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
35
Penerapan persyaratan teknis meliputi antara lain hasil uji dan sertifikat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan biaya sertifikat adalah biaya sertifikasi termasuk antara lain biaya untuk kegiatan
pengujian teknis alat dan perangkat telekomunikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Label sebagaimana dimaksud adalah sertificate marking.
Label alat dan perangkat telekomunikasi merupakan tanggung jawab pihak yang memproduksi dan atau
memperdagangkan alat dan perangkat telekomunikasi yang sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang
ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 78
Huruf a
Sarana dan prasarana telekomunikasi terdiri dari piranti lunak (software) dan piranti keras (hardware).
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Instansi terkait yang dimaksud adalah departemen, pemerintah daerah dan pihak lainya yang membangun dan
menyediakan sarana dan prasarana untuk umum, yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan dan yang
menerbitkan izin mendirikan bangunan/gedung tinggi.
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Yang dimaksud disampalkan secara tertulis dan sah adalah setiap permintaan perekaman informasi harus
dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh instansi yang berwenang serta dibubuhi cap instansi pemohon dan
tanda tangan pejabat yang mengajukan permintaan
Pasal 89
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas mengenai objek masa dan periode waktu laporan hasil
rekaman untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perekaman informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Lembaga peran serta masyarakat merupakan mitra pemerintah.
Masyarakat dapat membentuk beberapa lembaga peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi sesuai
dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Pelaku industri telekomunikasi meliputi antara lain penyelenggara telekomunikasi, pengusaha peralatan
telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemikiran dan pandangan dari lembaga peran serta masyarakat di bidang
telekomunikasi tidak bersifat mengikat kepada pemerintah.
Ayat (3).
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3980

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s